SAMARINDA. Gebrakan baru terus diupayakan Pemkot Samarinda untuk terus mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat. Ini disampaikan Wawali Samarinda H Nusyirwan Ismail dalam pertemuan dengan empat kepala SKPD di lingkungan Pemkot Samarinda, yaitu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Samarinda, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Kepala Inspektorat Wilayah beserta seluruh jajaran ke-empat SKPD tersebut usai apel pagi (16/1) kemarin.

Menurut Nusyirwan, bagian terpenting dari reformasi birokrasi adalah reformasi mindset. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur pelayanan kepada masyarakat dengan berorientasi pada metode organisasi modern, yaitu pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efisiensi biaya, dan ketepatan waktu.

"Mindset atau kerangka berpikir adalah faktor penting dalam reformasi birokrasi yang sedang gencar kita laksanakan. Ini menjadi penting karena kerangka berpikir merupakan cara pandang kita terhadap berbagai hal dalam dinamika pembangunan. Jika sesuatu pelayanan dapat dipermudah, maka jangan dibuat sulit sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, program peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik tersebut akan lebih difokuskan pada sejumlah bidang yang bersentuhan langsung dengan program kebutuhan dasar masyarakat.
Sejumlah program tersebut telah pula ditargetkan dalam APBD 2012, di antaranya bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan sarana infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Struktur APBD Kota Samarinda tahun 2012 ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga memberikan ruang pendanaan yang lebih baik terhadap kegiatan pemerintah kota, khususnya yang berhubungan dengan layanan publik," sebutnya.
Menyinggung kinerja Pemkot Samarinda, Nusyirwan mengatakan agar tiap kepala SKPD menyusun program kerja yang realistis sesuai dengan nilai anggaran yang ada. Sehingga tidak ada terjadinya pengembalian keuangan kepada pemerintah dalam bentuk Silpa oleh karena program kerja yang disusun tidak dapat dilaksanakan.