BALIKPAPAN- Sebanyak 100 pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV-A di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan mengikuti asesmen atau uji kompetensi di aula kantor  wali kota,  Selasa (24/1) kemarin. Uji kompetensi ini dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sejumlah pegawai mengaku uji kompetensi ini cukup penting bagi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari sebagai pegawai negeri.

“Materi yang diberikan masih terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pegawai negeri,”kata Lurah Telaga Sari Suhardi kepada Balikpapan Pos di sela-sela uji kompetensi, kemarin.

Ia mengaku, uji kompetensi ini sangat positif bagi dirinya dan sejumlah pegawai lainya di lingkungan pemerintah kota. “Saya kira bagus aja bagi kami (PNS,Red) dalam menguji kemampuan kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,”ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Kasi Ops Satpol-PP Balikpapan Subardiyono. Ia menilai uji kompetensi ini sangat baik bagi dirinya sebagai PNS sehingga dirinya lebih memahami tentang tugas-tugas   pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai PNS.

“Bagus aja karena uji kompetensi ini menguji kemampuan kami sebagai pegawai negeri dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari,”terangnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muhammad Noor mengatakan, untuk menduduki jabatan penting dilingkungan pemerintah kota ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon pejabat bersangkutan.  Di antaranya mengikuti asesmen atau uji kompetensi sesuai dengan eselon yang dilakukan langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).  Nantinya, ada semacam raport tersendiri yang menjadi bahan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta wali kota dan wakil wali kota.

TANJUNG REDEB. Program PNS Sejahtera yang dilaksanakan dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Berau dengan memberikan pinjaman uang tunai kepada PNS di lingkungan Pemkab Berau, tak berjalan mulus. sejak November 2011, program tersebut dihentikan sementara waktu. Pasalnya, dari sekian banyak dana yang dikucurkan Korpri, masih banyak yang macet. Hal itu ditegaskan Sekretaris Korpri Budi Antarsiman yang ditemui di kantornya Jumat (20/1) kemarin.

Ditegaskan Budi kalau program PNS Sejahtera itu adalah pinjaman modal kepada PNS dengan pagu Rp 5 juta dan dikredit selama 1 tahun dengan bunga sebesar 5 persen. Tidak hanya sebatas bantuan uang tunai. Tapi juga bisa dalam bentuk bantuan kredit elektronik maupun furniture. Korpri bekerjasama dengan beberapa toko elektronik yang ada di Berau untuk program tersebut. Program tersebut juga awalnya diharapkan dapat memudahkan PNS untuk mendapatkan kelangkapan elektronik maupun sejenisnya. "Kita hentikan sementara, sampai nanti tunggakan terselesaikan dan setelah mendapat persetujuan dewan pengurus baru kita lanjutkan," ungkapnya.

Batasan waktu pinjaman dalam program PNS Sejahtera ini sebenarnya hanya satu tahun. Namun pada nyatanya ada PNS yang menunggak hingga lebih dari 2 tahun. Budi menyebutkan ada sekitar 200 orang yang menunggak hingga diatas 2 tahun. Sementara untuk 1 sampai 2 tahun ada sekitar 100-an orang. Pihaknya juga sudah berupaya maksimal menagih tunggakan tersebut, namun hasilnya belum juga terlihat. Dengan alasan itulah, program itu dihentikan karena Korpri kesulitan mengambilan modal bergulir. "Padahal yang kita maksudkan kalau dananya cepat dikembalikan, bisa digulirkan lagi ke PNS yang lain, supaya semua mendapat kesempatan," tegasnya.