Pemkab Tak Punya Data Izin Tambang, Jalan Rusak dan Jumlah Guru

TENGGARONG – Tiga instansi saat ini menjadi sorotan bagi masyarakat dan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), yakni Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Kedua instansi ini tak memiliki data penting, Disdik tak punya data valid jumlah guru, sementara Distamben tak memiliki data valid jumlah izin pertambangan.

“Tiga instansi ini paling parah. Ketiganya penting sekali tugasnya, tapi tak punya data. Kacau,” kata Wakil Ketua DPRD Kukar Marwan.
Untuk Disdik, sudah berkali-kali disorot karena tak memiliki data valid jumlah guru, yang berujung pada demo ratusan guru PNS non sertifikasi yang menuntut insentif Rp 250 ribu per orang dibayarkan. Untuk Distamben, hingga kini tak pernah merilis berapa jumlah izin pertambangan di Kukar. Pihak DPRD sejak dulu hingga kini tak pernah sekalipun mendapatkan data dari Distamben, walaupun sudah berkali-kali memintanya.

Akibatnya, data kuasa pertambangan (KP) di Kukar simpang-siur. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim merilis jumlah KP di Kukar sejak 2005 sampai 2010 mencapai 749. Yakni untuk izin di tahap Penyelidikan Umum sebanyak 167 izin, eksplorasi sebanyak 344 izin, dan eksploitasi sebanyak 238 izin. Luas areal KP sampai 2010, tercatat 1.725.231,41 hektare. Sementara, ketika media ini mendatangi Kantor Distamben, sulit untuk mendapatkan informasi jumlah KP. Beberapa pejabat sulit ditemui seperti Kepala Bagian Minerba, didatangi di ruangannya, staf menyebut tak ada di tempat. Padahal data tersebut katanya dimiliki bagian Minerba.

Sementara untuk Dinas PU, kata Marwan, tak memiliki data jumlah jalan rusak yang valid. Karena tak ada data ini, lanjutnya, berkali-kali anggaran digelontorkan ke jalan yang sama tiap tahun.
“Ini parah sekali, masak tiap tahun hanya perbaiki jalan yang itu-itu saja. Memangnya di Kutai Kartanegara ini hanya jalan itu saja yang ada. Makanya kalau tak ada data, sulit pembangunan dilakukan. Pertanyaannya, sekarang kerja mereka itu apa? Buktinya data saja tak punya,” katanya.

Senada Wakil Ketua DPRD Kukar Fatur Rachman mengatakan, perbaikan jalan di Kukar memang belum maksimal. Penyebabnya, salahsatunya karena masalah data base itu.
“Contohnya di Muara Badak, ada satu jalan yang rusak tiap tahun dan tiap tahun pula dianggarkan. Ini contoh buruknya manajemen pengurusan jalan,” katanya.
Sementara Kepala Distamben Kukar Basri Hasan menyebut, pihaknya akan melakukan perbaikan data dalam 2 minggu ke depan.

“Saat ini kami melakukan pemuktahiran data, termasuk jumlah izin tambang. Dalam 2 minggu kemungkinan selesai,” katanya kepada wartawan beberapa waktu lalu. Ditanya berapa jumlah kasarnya jumlah izin pertambangan, Basri tak menyebut.
Plt Kadisdik Kukar Syukur juga menyebut, Disdik saat ini melakukan validasi data guru, dan juga meminta waktu 2 minggu terhitung sejak 31 Mei lalu. (che/kaltimpost.co.id/07/06/2010)