Kepala Dinas Harus Memiliki Laptop

SAMARINDA. Mungkin ini menjadi salah satu perbedaan Gubernur Awang Faroek Ishak dibandingkan pejabat yang pernah menjabat Gubernur di Kaltim, lebih memperhatikan masalah teknologi. Soal pejabat Kaltim yang harus mengenal teknologi atau tak sampai gagap teknologi (Gaptek) sudah berulangkali disampaikannya, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi. Menurutnya, seorang pejabat haruslah mengenal teknologi, jangan sampai kalah dengan zaman. Itu pula sebabnya, ia mewajibkan agar seorang pejabat juga memiliki laptop, minimal digunakannya untuk mencatat agenda hariannya.

"Jangan sampai kita kalah dengan Tukul, dia aja punya laptop, masa kita tidak punya she," kata Awang Faroek, saat memberikan sambutan dalam acara Raker Percepatan Pembangunan Kaltim, di Kantor Gubernur belum lama ini.
Dengan laptop misalnya, seseorang tidak hanya bisa mencatat agenda kerjanya, tetapi juga berkomunikasi dengan dunia luar. Itu pun dirasakannya sendiri.

"Saya pun melakukannya, mencatat setiap agenda penting yang akan dilakukan atau sudah dilakukan dilaptop. Sehingga ketika lupa bisa membukanya dan dibaca sendiri. Ia pun menyindir beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau dinas yang masih tak memperhatikan Informasi dan Teknologi (IT). Itu dibuktikan dengan web site-nya yang tak ada perubahan. Bahkan, ada salah satu SKPD yang keberadaannya sangat vital, karena informasi yang disampaikannya menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menilai sejauh mana pembangunan di Kaltim telah dicapai, ternyata tidak ada kemajuan.

"Itu baru saya ketahui ketika mengikuti kunjungan presiden ke luar negeri beberapa waktu lalu. Saat itu salah satu staf Istana meminta izin kepada saya, untuk mengupload informasi soal Kaltim di web site yang tersedia, ternyata saat dibuka tidak pernah di up-date, karena data yang ada masih data tahun 2008 lalu. Ini tentulah harus menjadi pelajaran dan perhatian kita bersama," tegasnya lagi.

Walaupun tetap prihatin, ia mengaku bersyukur, karena ternyata ada juga web site milik salah satu kementrian yang ternyata lebih parah, karena informasi yang disajikan di dalamnya masih tahun 2005. "Ini artinya Kaltim lebih baik, karena informasi yang disajikan sudah tahun 2008. Tetapi tentu saja harus terus diperbaiki, sehingga masyarakat bisa mengetahui pembangunan yang sudah dilakukan di Kaltim selama ini," jelasnya lagi. (ias/sapos.co.id/08/06/2010)