Pemkab Kutim dan Sangatta Diminta Berunding Soal Sidrap

SAMARINDA. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meminta agar Pemkot Bontang dan Kabupaten Kutai Timur bisa duduk satu meja, berunding dan membahas sengketa terkait Kampung Sidrap. Masalah itu menurutnya tak akan selesai bila  kedua pemerintah tak segera menyelesaikannya. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut, harus segera ada kepastian hukum, sehingga tak membuat masyarakat bingung. Apalagi musim Pilkada saat ini, tak jelas sebenarnya warga di Kampung Sidrap itu masuk daerah pemilihan (dapil) mana, apakah Bontang atau Kutai Timur.

"Sebenarnya itu sudah saya sampaikan beberapa kali, seharusnya Pemkot Bontang dan Pemkab Kutim harusnya duduk satu meja, untuk menyelesaikan masalah tersebut,' katanya kemarin.
Ia mengakui, permasalahan yang terjadi di Kampung Sidrap itu wajar saja terjadi, pasalnya kalau dilihat dari letak wilayah, memang lebih cenderung dekat dengan Bontang, tetapi ketika penentuan wilayah malah masuk ke wilayah Kutai Timur. Ini yang kemudian membuat masyarakat di Kampung Sidrap bergejolak dan menolak masuk ke wilayah Sidrap, dan lebih memilih masuk ke wilayah Bontang. Apalagi perhatian pemerintah Bontang dirasakan lebih nyata dibandingkan Pemkab Kutim.

Itu  pun dibuktikan dengan masukkan 1.045 warga Sidrap menjadi peserta Jamkesda dari 3.000 orang warga di Sidrap yang tercatat sekarang. Itu baru Jamkesda, bagaimana bagi mereka yang selama ini menerima bantuan berupa beras miskin (Raskin), kemudian pelayanan pendidikan, air bersih, pembangunan tempat ibadah, serta infrastruktur pembangunan di Kampung Sidrap itu sendiri.

Terkait pada Pilkada, ternyata juga bermasalah, pasalnya warga Sidrap tidak mau menggunakan haknya di Kutim, lebih memilih masuk dapil Bontang. Ini pun menuai masalah, menurut Awang Faroek harusnya memang tegas. Tidak boleh dibiarkan ada dapil ganda. Artinya, warga itu menggunakan hak pilihnya di Bontang, tapi ternyata juga tercatat di dapil Kutim.
Ia mengimbau harus tegas. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya berharap Pemkab Kutim dan Pemkot Bontang harus segera bertemu dan duduk satu meja untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kalau saya pribadi, ya sudah serahkan saja ke Bontang. Tetapi saya, Awang Faroek kan tidak bisa mencampuri urusan  Bontang dan Sangatta. Makanya, saya minta mereka segera  menyelesaikan masalah tersebut," tegasnya lagi. (ias/sapos.co.id/11/06/2010)