TENGGARONG. Kalangan wakil rakyat di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), menyebut kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kukar lemah dan perlu dibenahi. Setidaknya indikasi itu terlihat dari hasil Ujian Nasional (Unas) SMP dan SMA yang menurun, ditambah masalah pembayaran insentif guru PNS non sertifikasi serta Penerimaan Siswa Baru (PSB).
"Selain itu, sampai sekarang sebanyak 7 Kacab (Kepala Cabang) Disdik Kecamatan di Kukar, belum ada. Padahal posisi penting di 7 kecamatan itu seharusnya diisi sejak 2009 lalu," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Saiful Aduar.

Disebutkan, Cabang Disdik yang belum ada pejabatnya itu mencakup Tenggarong, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Muara Muntai, Muara Kaman, Sangasanga dan Muara Badak.
"Seharusnya semua pejabat yang menempati Kacab Disdik di 7 kecamatan itu sudah ada saat ini, karena kondisi demikian terjadi di akhir masa Pak Sjachruddin menjadi Pj (Penjabat) Bupati Kukar. Jadi, bagaimana kinerja Disdik bisa maksimal jika 7 kecamatan itu tak memiliki Kacab definitif," tambah Saiful.
Kemudian, persoalan dana subsidi, dana Unas dan PSB serta insentif guru PNS non sertifikasi juga tuntas. Sehingga Saiful mengingatkan Disdik Kukar bahwa validasi data guru PNS non sertifikasi untuk pembayaran intensif, harus selesai 15 Juni 2010 nanti.