SAMARINDA – Ketiadaan dana  menjadi kunci utama penundaan pelaksanaan pilkada. Bahkan KPU Kaltim siap mendukung jika KPU Samarinda memutuskan menunda. Pertemuan KPU Samarinda dengan DPRD Samarinda hari ini dianggap menjadi kunci utama untuk memutuskan apakah Pilkada Samarinda akan ditunda atau tidak. “Jika hasil itu menyatakan tidak ada dana dan pleno KPU Samarinda menyatakan perlu penundaan pelaksanaan Pilkada, kami akan pelajari lagi hasil pertemuan tersebut untuk diputuskan menyetujui atau tidak,” ungkap Ketua KPU Kaltim Andi Sunandar.

Menurutnya, pemkot seharusnya memfasilitasi anggaran Pilkada jauh hari sebelum memasuki tahapan pilkada. Ini untuk mempermudah KPU sebagai penyelenggara menyelesaikan setiap tahapan Pilkada. Ini sangat penting, sebab dana merupakan bagian yang sangat substansial dalam pelaksanaan Pilkada, seperti pembayaran honor penyelenggara, persiapan logistik, sosialisasi, serta pembiayaan tahapan Pilkada lainnya. Apalagi evaluasi Pemilu legislatif lalu, keterlambatan pencairan anggaran menjadi kunci utama munculnya persoalan. Pemkot seharusnya berkaca pada persoalan tersebut.

Karena itu, KPU Kaltim memandang, jika pemkot tidak memiliki kesiapan dana, peninjauan ulang pelaksanaan pemilu bisa saja dilakukan. “KPU Samarinda sudah mengupayakan tahapan Pilkada berjalan maksimal dengan dana yang minim. Ini seharusnya dihargai dengan secepatnya mencairkan dana. Kami berharap Pilkada tidak ditunda,” ucapnya.

Saat ini KPU Samarinda terus berkoordinasi dengan KPU Kaltim dengan mengirimkan surat terkait kurangnya dana. Karena itu KPU Kaltim mengaku paham dengan kendala pelaksanaan tahapan Pilkada. KPU Kaltim bahkan mengaku siap mendukung penundaan.  (ak/kaltimpost.co.id/17/06/2010)