Enam Bulan, GTT/PTT Tanpa Honor
Jumat, 25 Juni 2010 08:52 | 
Ditulis oleh Ari Susantie | 
GUNUNG KIDUL, KOMPAS.com - Nasib Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap atau GTT/PTT semakin tidak pasti. Sejak enam bulan terakhir, GTT/PTT di Gunung Kidul , DI Yogyakarta sama sekali belum menerima honor tunjangan dari APBD Gunung Kidul, APBD DI Yogyakarta maupun APBN.
GTT/PTT telah beraudiensi dengan DPRD Gunung Kidul maupun Dinas Pendidikan Gunung Kidul untuk mempertanyakan pencairan honor senilai Rp 100.000 dari APBD Gunung Kidul. Hingga Kamis (24/6/2010), menurut Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul Eko Sulistyadi, belum ada kepastian pencairan honor.
Anggota DPRD Gunung Kidul Imam Taufik mengatakan seharusnya pemerintah daerah sudah bisa mencairkan honor karena anggaran bagi GTT/PTT telah disepakati dalam APBD senilai sekitar Rp 9 miliar.
"Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul me mang selalu tidak rutin dalam memberikan insentif bagi GTT/PTT. Kadangkala, honor tersebut dicairkan dalam kurun 4 bulan, 6 bulan, dan bahkan pernah hingga 8 bulan. Waktu pencairan tidak jelas, padahal GTT/PTT membutuhkan honor itu untuk membayar uang sekolah anak," kata Eko.
Ke depannya, GTT/PTT berharap honor bisa dibagikan secara rutin setiap triwulan sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengganti ongkos transportasi mengajar. Kehadiran GTT/PTT di Gunung Kidul sangat dibutuhkan karena masih kurangnya juml ah pengajar terutama di level pendidikan taman kanak-kanak maupun sekolah dasar.
GTT/PTT juga mengeluhkan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten memperbaiki data jumlah GTT/PTT maupun jam mengajar . Tanpa adanya pembaruan pendataan, GTT/PTT yang telah memenuhi jam mengajar lebih 24 jam dalam sepekan tidak terdata sehingga tidak memperoleh tunjangan fungsional dari APBN senilai Rp 200.000 per bulan.
Lebih kurang 3.000 GTT/PTT di sekolah negeri maupun swasta di Gunung Kidul juga tidak memiliki posisi ta war yang kuat. Tiap kali pemerintah menerima guru Pegawai Negeri Sipil baru sudah bisa dipastikan posisi GTT/PTT menjadi terancam diputus kontraknya tanpa mempertimbangkan lama pengabdian kerja.
Imam menambahkan bahwa DPRD Gunung Kidul memang akan memperjuangkan nasib GTT/PTT, tetapi keputusan pencairan honor sepenuhnya menjadi wewenang Dinas Pendidikan Gunung Kidul. " Perlu ada kepastian pemberian honor untuk menghargai pengabdian GTT/PTT," kata Imam. Sumber : www.kompas.com, 24/06/2010
GTT/PTT telah beraudiensi dengan DPRD Gunung Kidul maupun Dinas Pendidikan Gunung Kidul untuk mempertanyakan pencairan honor senilai Rp 100.000 dari APBD Gunung Kidul. Hingga Kamis (24/6/2010), menurut Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul Eko Sulistyadi, belum ada kepastian pencairan honor.
Anggota DPRD Gunung Kidul Imam Taufik mengatakan seharusnya pemerintah daerah sudah bisa mencairkan honor karena anggaran bagi GTT/PTT telah disepakati dalam APBD senilai sekitar Rp 9 miliar.
"Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul me mang selalu tidak rutin dalam memberikan insentif bagi GTT/PTT. Kadangkala, honor tersebut dicairkan dalam kurun 4 bulan, 6 bulan, dan bahkan pernah hingga 8 bulan. Waktu pencairan tidak jelas, padahal GTT/PTT membutuhkan honor itu untuk membayar uang sekolah anak," kata Eko.
Ke depannya, GTT/PTT berharap honor bisa dibagikan secara rutin setiap triwulan sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengganti ongkos transportasi mengajar. Kehadiran GTT/PTT di Gunung Kidul sangat dibutuhkan karena masih kurangnya juml ah pengajar terutama di level pendidikan taman kanak-kanak maupun sekolah dasar.
GTT/PTT juga mengeluhkan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten memperbaiki data jumlah GTT/PTT maupun jam mengajar . Tanpa adanya pembaruan pendataan, GTT/PTT yang telah memenuhi jam mengajar lebih 24 jam dalam sepekan tidak terdata sehingga tidak memperoleh tunjangan fungsional dari APBN senilai Rp 200.000 per bulan.
Lebih kurang 3.000 GTT/PTT di sekolah negeri maupun swasta di Gunung Kidul juga tidak memiliki posisi ta war yang kuat. Tiap kali pemerintah menerima guru Pegawai Negeri Sipil baru sudah bisa dipastikan posisi GTT/PTT menjadi terancam diputus kontraknya tanpa mempertimbangkan lama pengabdian kerja.
Imam menambahkan bahwa DPRD Gunung Kidul memang akan memperjuangkan nasib GTT/PTT, tetapi keputusan pencairan honor sepenuhnya menjadi wewenang Dinas Pendidikan Gunung Kidul. " Perlu ada kepastian pemberian honor untuk menghargai pengabdian GTT/PTT," kata Imam. Sumber : www.kompas.com, 24/06/2010
