TIMIKA--MI: Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua telah menyalurkan dana sebesar Rp7,1 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 para Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat.

"Gaji ke-13 sudah ada pada bendaharawan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masing-masing dan mulai Jumat (2/7) dilakukan pembayaran kepada para pegawai," kata Kabag Keuangan Pemkab Mimika, Yohanes Bassang di Timika, Sabtu (3/7).

Yohanes Bassang mengatakan, pembayaran gaji ke-13 kepada lebih dari 3.000 PNS di Mimika bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah dianggarkan dalam APBD 2010. Menurut Bassang, pembayaran gaji ke-13 diatur dalam PP No 54 tahun 2010 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No PER-22/PB/2010 pada 16 Juni 2010.

PNS jangan malas

Menyikapi kebijakan pembayaran gaji ke-13 PNS di Pemkab Mimika, tokoh pemuda suku Amungme, Yohanis Wanmang meminta para PNS setempat jangan malas berkantor. Hal serupa, katanya, juga berlaku bagi para pejabat setempat terutama para kepala dinas, badan, kantor dan bagian yang selama ini terkesan sering malas masuk kantor.

"Kalau negara sudah memenuhi kewajiban PNS dengan membayar gaji ke-13 maka sudah seharusnya semua PNS di Mimika bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan malas masuk kantor, lalu tidak ada sanksi dari pimpinan," kata Yohanis.

Yohanis Wanmang mengatakan, kinerja pelayanan publik yang dilakukan aparatur pemerintah di Mimika sangat buruk. Tidak saja di tingkat kampung dan distrik pedalaman, tapi juga kantor-kantor pemerintah di kota Timika sering terlihat sepi.

"Coba cek di Kantor Bupati Mimika, kalau sudah diatas jam 12.00 WIT hanya sedikit pegawai yang kelihatan. Lalu yang lain kemana dan mengapa tidak pernah diberi sanksi yang tegas oleh pimpinan," ujarnya.

Ia berharap, Pemkab Mimika membuat kontrak kinerja para PNS setempat dengan pimpinan instansi masing-masing sebagaimana dilakukan di beberapa daerah lain bahkan pada sejumlah kementerian di Jakarta.

Melalui kontrak kinerja tersebut, demikian Yohanis, promosi jabatan ataupun penurunan pangkat bisa dilakukan dengan mengacu pada standar kinerja yang jelas dari setiap PNS.

"Promosi jabatan bukan soal suka atau tidak suka, bukan juga karena jadi tim sukses atau lawan politik, tapi dengan standar kinerja yang jelas. Tapi semua itu berpulang pada good will (keinginan baik) dari pimpinan daerah," katanya. (Ant/vg/OL-01/mediaindonesia.com/06/07/2010)