Demo di Gubernuran dan Disnaker, Walikota Minta Dibuka Lagi

SAMARINDA. Penutupan paksa aktivitas di PT Hartati Jaya Plywood (HJP) oleh polisi sejak Selasa (29/6) lalu, bagaikan buah simalakama. Jika tak ditutup, namun perusahaan yang dua kali berganti nama yakni PT Harimas Jaya Plywood dan PT Henderson Jaya Plywood itu, diduga kuat melakukan pelanggaran. Yakni illegal logging yang merugikan negara miliaran Rupiah dan illegal industries.

Namun setelah ditutup, nasib 421 buruh perusahaan plywood yang berlokasi di Loa Buah, Sungai Kunjang itu, jadi terkatung-katung. Apalagi, mereka sudah 6 bulan tak digaji perusahaan. Terkait hal itu, kemarin, para buruh pun menggelar aksi demo damai.
Ratusan orang yang mengaku buruh PT HJP mendatangi Kantor Gubernur Kaltim. Mereka berharap, Gubernur Awang Faroek Ishak memfasilitas masalah tersebut. Terutama soal gaji yang belum dibayar 6 bulan. Tetapi karena ditolak, akhirnya mereka juga mendatangi Kantor Disnaker Samarinda di Jl AW Sjahranie untuk menyampaikan aspirasinya.

Demo tersebut tanpa pengeras suara. Mereka hanya membawa secarik kertas yang berisi tuntutan agar Pemprov Kaltim segera menyelesaikan masalah pembayaran gaji mereka selama 6 bulan yang tak jelas kapan dilakukan.
"Gaji kami tidak dibayar perusahaan Januari hingga Juni 2010 lalu. Bagaimana nasib kami. Sedangkan kami harus hidup dan menghidupi keluarga setiap harinya. Kami bingung mau melapor kemana. Perusahaan sudah ditutup oleh aparat kepolisian karena kasus," ujar Ramhan Sagala, juru bicara buruh PT HJP.

Para pendemo tersebut diterima Asisten II Setprov Kaltim, M Sya'bani. Sya'bani mengatakan, karena kewenangannya di Disnaker Kota, sehingga tuntutan itu bisa diarahkan ke instansi itu.
Para buruh pun membubarkan diri dan menju kantor Disnaker Kota Samarinda. Di sana, mereka diterima Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja (Kabid Hubinsaker) Disnaker, Eddy Heriadi.

Tapi mereka sementara ini hanya mendapatkan janji. Bahwa Disnaker mengupayakan memfasilitasi agar tuntuan pembayaran gaji mereka selama 6 bulan tersebut dipenuhi oleh perusahaan. "Kami sangat memahami apa yang menjadi tuntutan bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena itu kami akan berusaha agar gaji Anda dibayar. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, kami sendiri kesulitan untuk berkomunikasi dengan pemilik HJP yakni Pak Hartono. Selain itu manajemen perusahaan ada yang ditahan oleh kepolisian karena kasus dugaan penggelapan kayu," ujarnya.

PUTUS SEKOLAH

Akibat gaji yang tak dibayarkan itu, salah satunya dirasakan Alfrida (50), buruh PT HJP. Ia mengaku bingung mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. "Anak saya tiga. Suami saya sudah 14 tahun lalu meninggal. Jujur saja, 2 anak saya terpaksa saya putuskan sekolah mereka dan dipulangkan ke kampung halaman di Tana Toraja. Karena semenjak tak dapat gaji, saya tak bisa membiayai mereka lagi," ujar Alfrida kemarin.

Menurutnya, perusahaan menjanjikan akan membayar gaji kendati hanya untuk 2 bulan pada 2 Juli lalu. Namun, belum lagi gaji dibayar, namun aparat Poltabes Samarinda sudah menutup perusahaan itu.
"Kami sebenarnya sudah siap-siap akan menerima gaji. Tapi belakangan kantor ditutup polisi. Akhirnya tidak jadi dan sampai sekarang ini tidak tahu kapan gaji yang dijanjikan itu akan dibayar. Itulah kenapa hari ini (kemarin, Red) kami meminta Gubernur dan Disnaker untuk memfasilitasi," tandasnya.

MINTA DIBUKA

Walikota Samarinda, H Achmad Amins juga menanggapi penutupan aktivitas PT HJP oleh polisi. Ia terkesan bersikap mengambil jalan tengah. Terlepas adanya permasalahan hukum yang menjerat perusahaan ini, Amins yang ditemui di Balaikota kemarin secara tegas, meminta operasional produksi PT HJP dibuka kembali.

Permintaan tersebut diungkapkannya dengan pertimbangan menyelamatkan ratusan buruh yang telah menggantungkan hidupnya di perusahaaan perkayuan tersebut. "Yang saya tahu, PT HJP beroperasi di Samarinda dan telah menyerap ratusan tenaga kerja. Atas pertimbangan itu, saya pribadi mendukung agar operasionalnya dibuka kembali. Tapi mengenai persoalan hukum saya tidak bisa komentar. Terserah selanjutnya saja," tukas Amins.

Menurut Amins, permintaan tersebut cukup rasional. Apalagi sekarang diakuinya mencari pekerjaan tidaklah mudah. "Sekarang cari kerja sulit. Kalau PT HJP ditutup, karyawannya mau makan apa," urainya.
Dengan jumlah karyawan mencapai 421 jiwa, menurut Amins, angka tersebut mencapai jumlah angkatan kerja di satu kecamatan.  "Kalau mereka (tenaga kerja, Red) yang ada di satu kecamatan berontak, kita (pemerintah, Red) mau apa? Makanya dibuka saja. Kasihan karyawannya. Sekarang cari kerja sulit, sembari proses hukum tetap dilanjutkan dengan penuh pertimbangan. Sudah kayu enggak (tidak) boleh, batu bara juga dilarang, terus masyarakat mau kerja apa. Makanya dipertimbangkan lagi," tambah Amins lagi.  (ara/ias/sapos.co.id/09/7/2010)