Bappeda Tak Berfungsi, DPRD Lemah, Proyek Tak Bermanfaat Muncul

Tahun 2009 hingga 2010 ini terlihat betapa suram masa depan Samarinda. APBD terserap tak seperti diharapkan. Banyak proyek tanpa perencanaan jelas. Bahkan kalau ditarik mundur beberapa tahun lalu, proyek bernilai puluhan miliar dibuat tanpa hasil maksimal. Tengok peningkatan daya guna Waduk Benanga yang nilainya mencapai Rp 60-an miliar, begitu pula polder Gang Indra yang sudah terserap hingga Rp 39 miliar, dipastikan tak banyak memberikan kontribusi untuk warga.

Dua proyek itu saja hampir menyentuh angka Rp 99 miliar. Ini belum lagi pembelian tanah atau bank tanah yang nilainya mencapai ratusan miliar, semuanya menyisakan banyak pertanyaan tentang bagaimana orang-orang Pemkot membuang uang untuk proyek yang tak memberikan nilai guna untuk kebaikan warga.

Kenapa bisa begitu? Apakah Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Samarinda sudah berfungsi dengan baik menyaring ratusan, bahkan ribuan proyek. Apakah proyek sudah dikaji mendalam berdasarkan asas manfaat dan kegunaan untuk skala kebutuhan warga.

Diskusi Kaltim Post dengan berbagai kalangan menyebut, Bappeda tak berfungsi seperti dulu. Kini hanya membukukan usulan dari berbagai badan dan instansi. Perencanaan yang mestinya dimainkan Bappeda sudah hilang. Bahkan kalangan DPRD Samarinda juga mengakui, kehilangan kontrol kuat terhadap perencanaan proyek yang diajukan pemkot.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD tak bisa merapatkan dengan rinci kegunaan satu proyek. Yang terjadi adalah, Banggar hanya bisa mengiyakan saja. Sulit berkata tidak, berdebat iya. Kalaupun mencoret tidak menyentuh proyek yang tak bermanfaat. Bahkan, pemkot juga tak bisa apa-apa ketika tiba-tiba ada proyek yang nilainya membengkak dari perencanaan awal. Contoh kasus, kalangan DPRD kaget ketika pembiayaan SMAN 2 meningkat, tanpa pembahasan sebelumnya. Meski akhirnya ada penjelasan dari instansi terkait tentang peningkatan dana tersebut.

Kontrol keuangan buruk itu pula mungkin yang membuat sejumlah pejabat pemkot masuk tahanan kejaksaan.

Adalah tugas pemimpin masa depan Samarinda mengubah hal-hal yang jelek. Tak perlu malu menetapkan angka rasional untuk APBD 2011. Kalau kemampuan keuangan tak sampai Rp 2 triliun, untuk apa menetapkan angka besar. Penghematan harus dilakukan. Kurangi urusan PNS keluar kota. Saya yakin ada angka yang signifikan untuk pemangkasan anggaran berangkat berbalut bimbingan teknis, pelatihan, menghadiri undangan, hingga konsultasi ke kementerian. Pembelian kendaraan juga harus dipangkas. Belanja rutin adalah komponen sangat mungkin dipangkas untuk benar-benar memberikan yang terbaik pada rakyat.

Pemkot juga harus mencari celah pendapatan asli daerah (PAD). Tiga perusahaan daerah yang tak memberikan kontribusi maksimal adalah contoh, kurangnya upaya menggali kemampuan potensi PAD. Padahal PAD adalah pendapatan yang bisa dikelola langsung, tanpa perlu menunggu kucuran pusat.

Siapapun yang menjadi pemimpin, jangan lupakan kemampuan keuangan. Anda punya tugas berat mengubah wajah Loa Janan menjadi hidup kembali. Mengubah wajah Samarinda Seberang menjadi lebih baik. Menata Samarinda Utara yang porak-poranda oleh tambang batu bara. Penambangan juga terjadi merata kecamatan yang ada di Kota Tepian. Menata kembali proyek bermasalah, hingga memberikan nafas pada warga untuk menikmati jalan, air dan listrik. (kaltimpost.co.id/13/07/2010)