SIGI--MI: Banyak warga di 15 kecamatan di daerah setempat memalsukan Surat Keputusan (SK) sesuai surat edaran Kementerian PAN untuk pengangkatan tenaga honorer database 2005. Pengusulan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, tenaga teknis, dan tenaga administrasi pendidikan sudah terkontaminasi dengan kepentingan kelompok dan oknum tertentu di masyarakat.

"Saya mensinyalir ada intervensi kepada kepala sekolah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) agar mengakomodasi keluarga mereka untuk dimasukkan dalam database 2005," kata Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), Basir Lainga di Sigi, Minggu (8/8).

Ironisnya, mereka mengancam kepala sekolah agar keluarganya dimasukkan dalam database 2005. "Padahal sesuai bukti di lapangan tidak pernah tercatat sebagai tenaga honorer. Apalagi yang masa kerjanya sampai 31 Desember 2005 genap satu tahun," katanya.

Basir mengaku, akibat intervensi itu yang menjadi tumbal adalah kepala sekolah dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terpaksa ikut memalsukan data. "Mulai dari SK, keterangan absensi kehadiran, hingga berkas lainnya semua sudah direkayasa agar bisa diproses bagian kepegawaian Pemkab Sigi," katanya.

Pantauan Media Indonesia kurun dua pekan terakhir, ratusan warga berbondong-bondong mendatangi sejumlah kantor dinas Pemkab Sigi untuk mengurus SK honorer meski mereka tidak tercacat sebagai tenaga honorer sejak 2005. "Kami memasukkan berkas karena ada dari pejabat yang menjanjikan dapat memasukan ke dalam database 2005," kata salah seorang tamatan SMU di Kecamatan Sigi Biromaru.

Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian Sigi Mansus Djalangkara yang dikonfirmasi menyatakan, pihaknya hanya sebatas menampung berkas yang masuk dari 15 kecamatan dan jajaran SKPD. "Adapun kewenangan yang melakukan seleksi berkas pihak Badan Kepegawaian Negara Regional Makassar dan Kementerian PAN," kata Djalangkara.

Selain itu, juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri bukti pembayaran honor di kas keuangan daerah dari 2005 hingga sekarang. "Seleksinya sangat ketat karena melibatkan berbagai intansi terkait," katanya. (HF/OL-5/mediaindonesia.com/09/08/2010)