BALIKPAPAN-Guru honor yang tergabung dalam Musyawarah Guru Honor dan Bantu (MGHB) kota Balikpapan dibuat terkejut. Yang membuat mereka terkejut, adanya pernyataan, bahwa insentif Januari hingga Agustus 2010 yang belum terbayar, ternyata sudah diberikan ke setiap daerah masing-masing sesuai jumlah guru yang diusulkan.

“Kami jelas sangat terkejut dengan informasi ini,” tandas Wisnu, pengurus MHGB, didampingi Ketua MGHB kota Balikpapan Rahmat, kepada Psot Metro, kemarin. Informasi turunnya insentif itu, terungkap dalam dialog pendidikan yang diselenggarakan Musyawarah Guru Honor dan Bantu (MGHB) kota Balikpapan bekerjasama dengan Persatuan Guru Honor Indonesia (PGHI) pada hari Sabtu (7/8).

Dialog ini dibuka Dwi Nugroho mewakili Gubernur Kaltim, yang juga dihadiri anggota DPRD Kaltim Hadi Mulyadi. Dia mengatakan, informasi ini sangat penting karena honor tersebut sangat dibutuhkan guru honor dan tenaga perbantuan (naban) untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari.

Walupun nilainya kecil hanya Rp 300 ribu/bulan. Insentif daerah yang Rp700 ribu / bulan untuk guru honor. Dia mengatakan, seharusnya insentif daerah keluar setiap tiga bulan, tetapi sampai saat ini masih belum juga keluar. “Buktinya sampai sekarang belum keluar,” imbuhnya.

Dia juga menyoal besaran penghasilan guru yang disebut di atas Rp 1 juta. Realitanya penghasilan guru honor yang bukan naban masih di bawah Rp 1 juta, khususnya di tingkat SMP dan SMU. bahkan ada yang penghasilannya tidak sampai Rp 500 ribu. “Kami kembali ingin mempertanyakan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) kota Balikpapan tentang pembayaran insentif tersebut,” ujar Rahmat.

Dikatakan, minggu ini para pengurus MHGB kota Balikpapan akan merumuskan dan memberikan hasil dialog nasional pendidikan ini kepada ketua DPRD Kota Balikpapan dan anggota DPRD Kota Balikpapan komisi 4 dan meminta pihak DPRD berperan aktif di dalam menyelesaikan persoalan guru honor dan naban.

“Permintaan kami tidak begitu banyak, kami hanya meminta ada peningkatan status guru honor kepada pemerintah daerah, yang tadinya masih berstatus honor agar dapat diprioritaskan untuk CPNS. Namun jika itu tidak dapat diberikan maka kesejahteraan kami khususnya insentif guru menjadi perhatian serius pemerintah Kota Balikpapan,” ujar Rahmat.

Selain soal insentif, katanya, dalam dialog juga terkuak beberapa informasi yang sangat penting, khususnya mengenai syarat–syarat mengikuti tes CPNS. Achmad Dasuki selaku perwakilan Kemendiknas dalam paparannya mengatakan, untuk menjadi guru tidak ada perbedaan antara S1 kependidikan dan S1 nonkependidikan sesuai acuan undang–undang, apabila ingin menjadi guru di tingkat SMP atau SMU.

Dia mengatakan, Dasuki mengaku heran dan kaget ketika diberitahukan kondisi sebenarnya yang terjadi di kota Balikpapan, bahwa S1 nonkependidikan tidak berhak atau tidak layak menjadi guru. “Menurut salah satu nara sumber kami yang lain mengatakan bahwa ini sudah merupakan diskriminasi dan merupakan pelanggaran amanah undang – undang,” kata Rahmat.(are/metrobalikpapan.co.id/13/08/2010)