Soal Permintaan Rekomendasi ke Men-PAN

TENGGARONG - Rencana kepergian 10 perwakilan tenaga tidak tetap daerah (T3D) bersama Pemkab Kukar menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men-PAN) yang seyogianya mulai Rabu (11/8) kemarin ternyata gagal. Hingga kini, Pemkab masih mencari jadwal kosong dari Men-PAN.
“Ditunda. Belum jelas lagi kapan pastinya. Saat ini masih dicari jadwal kosong dari Men-PAN sehingga bisa dijadwalkan pertemuan dengan kami,” kata salah satu pengurus Forum Tenaga Honor Kukar (FTHK) Hamid, kemarin.

Meski ditunda, substansi kepergian perwakilan T3D bersama Pemkab yang membahas kemungkinan pembayaran honorarium Januari hingga Juni 2010, masih diragukan. Bahkan di kalangan T3D sendiri. Pasalnya, Hamid mengakui belum ada kepastian apakah Men-PAN setuju atau menolak.
“Pembayaran Januari hingga Juni memang kami belum bisa berkata apa-apa. Belum pasti,” katanya.

Bila ditolak, Hamid menyebut akan segera berkoordinasi dengan pengurus FTHK lainnya untuk kemudian menentukan sikap. Hamid pun mengaku tak yakin, apakah honor Januari hingga Juni bisa dibayar.
“Yang penting usaha saja dulu. Kami tanya Men-PAN. Bila tak bisa, maka tentunya kami akan mengambil sikap. Kami sangat berharap tentunya honorarium kami mulai Januari hingga Agustus terbayar,” katanya.

Sebagai informasi tambahan, bila dikalkulasi honor yang harus dibayar Pemkab adalah berkisar Rp 750.000 hingga Rp 1,4 juta per T3D, sesuai jenjang pendidikan terakhir. Untuk perbandingan, bila dipukul rata Rp 1 juta per orang, maka honor 5.701 T3D yang harus dibayar untuk satu bulan mencapai Rp 5,7 miliar lebih. Karena Januari hingga Agustus yang dituntut untuk dibayar, maka paling tidak Pemkab harus sedia dana Rp 40 miliar lebih.
Sementara mengenai kelanjutan nasib T3D yang nantinya diakomodir, pun sudah ada hitungan kasarnya. Saat ini jumlah T3D yang masuk data base adalah 5.701. Sebanyak 1.118 di antaranya akan masuk menjadi PNS, sehingga tinggal 4.583 T3D yang tersisa. Bupati Rita Widyasari berjanji dari jumlah itu tak bakal dikurangi lagi.“Kami harap janji Ibu Rita bisa ditepati,” kata Hamid.

Seperti diketahui, setelah didemo selama tiga hari yakni Kamis (5/8), Senin (9/8) dan Selasa (10/8)  akhirnya Bupati Kukar Rita Widyasari menjanjikan membayar honor Juli dan Agustus 2010 bagi 5.701 T3D yang terdaftar di data base Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kukar, sementara honor Januari hingga Juni 2010 baru bisa dicairkan asal ada rekomendasi Men-PAN.

Komisi III DPRD Kukar menganggap usaha pemkab dan T3D menemui Men-PAN bukan solusi. Pasalnya peraturan pemerintah (PP) 48 tahun 2005 tegas menyebut tak bisa mengakomodir T3D dengan SK di atas 2005. Pertemuan serupa sudah berkali-kali dilakukan, baik dengan Men-PAN, Menteri Dalam Negeri hingga Kepala BKN. Namun hasilnya selalu nihil. Artinya, pencairan honor T3D di Kukar masih belum jelas.
“Pencairan honor T3D kan harus sesuai aturan. Nah, aturan yang ada dan menjadi acuan saat ini adalah PP 48 tahun 2005. Kalau menurut aturan itu, maka ya terbentur tembok,” kata Ketua Komisi III DPRD Kukar G Asman Gilir. (che/kaltimpost.co.id/14/08/2010)