Penyidik Kejati Tunggu Hasil Audit BPK

SAMARINDA- Kasus dugaan korupsi dana operasional bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2005, tampaknya masih akan bertahan di penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim beberapa pekan depan.

Selain karena menunggu hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, penyidik juga banyak tersita waktunya untuk menangani kasus lainnya.

Salah satunya adalah kasus bantuan dana bergulir koperasi dari APBN tahun 2004 Rp 1,35 miliar, yang menyeret Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Irianto Lambrie sebagai tersangka. “Prosesnya harus simultan, karena personel kami terbatas.

Sementara banyak kasus yang ditangani,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltim Baringin Sianturi. Untuk kasus dana operasional bupati dan wakil bupati Kukar, menurut Baringin, sejauh ini pihaknya belum punya rencana untuk melakukan penahanan terhadap lima tersangka.

Pasalnya, audit investigasi untuk menghitung kerugian negara masih dilakukan BPK. “Tunggu dulu audit penghitungan kerugian negara dari BPK. Mudah-mudahan keluar dalam waktu dekat. Setelah itu, baru kami gerak lagi,” jelas Baringin.

Sekadar diketahui, terungkapnya kasus dana operasional bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2005, mengingatkan warga daerah ini mengenai demo panjang pada tahun itu.

Awalnya, peraturan mengharuskan Bupati Syaukani HR dan Wakil Bupati Samsuri Aspar nonaktif dari jabatannya karena akan maju kembali pada Pilkada Kukar periode 2005-2010. Syaukani-Samsuri kemudian nonaktif sekitar 6 bulan sebelum Pilkada, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk Awang Dharma Bakti (ADB) sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kukar.

Penunjukan ADB lewat surat keputusan (SK) Mendagri Nomor 131.44 Tahun 2005 tertanggal 23 Februari itu, belakangan mendapat daya tolak luar biasa dari beberapa elemen masyarakat Kukar. Akhirnya muncul demo besar-besaran yang berlangsung sekitar 2 bulan lebih, hingga Mendagri merevisi SK tersebut dan menunjuk Hadi Sutanto menggantikan ADB.

Hadi sebelumnya menjabat Direktur Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri. Ia memimpin Kukar sampai Syaukani-Samsuri dilantik 1 Juli 2005, setelah terpilih untuk periode kedua. Selama kepemimpinan Hadi Sutanto itulah, ternyata meninggalkan masalah di Kukar. Yakni, kasus dugaan korupsi dana operasional bupati dan wakil bupati Kukar.

Proses hukum yang berlangsung sejak 2008 di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim itu, kini menyeret lima tersangka. Ke-5 tersangka itu adalah Hadi Sutanto, mantan Wakil Bupati Samsuri Aspar, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kukar HM Hardi, Bendahara Setkab Kukar M Haryadi, dan mantan Kasubag Perbendaharaan (bukan Kasubag Keuangan) Setkab Endri Efran Syafran alias Benny.

Nama terakhir tadalah suami Bupati Kukar Rita Widyasari. Dua dari lima tersangka tersebut diketahui sebelumnya juga terlibat kasus yang lain. Yakni, Samsuri Aspar kini tengah menjalani hukuman 4 tahun penjara di Lapas Cipinang, Jakarta, dalam kasus bantuan sosial Kukar tahun 2005-2006.

Kemudian, HM Hardi terlibat kasus dana intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kukar tahun 2008, yang kini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong. Bupati Rita Widysari menyatakan, suaminya tidak bersalah dan bukan koruptor. Benny sebagai kasubag perbendaharaan Setkab Kukar ikut menandatangani surat perintah membayar uang (SPMU) untuk tunjangan jabatan Pj Bupati sebesar Rp 155.190.000.

Kemudian, tunjangan rumah tangga sekitar Rp 57.265.000, dan tunjangan kesehatan Rp 18.750.000. Angka-angka inilah yang kemudian dinilai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim tidak wajar. Dikatakan Rita, dari 5 SPMU, suaminya hanya membubuhkan paraf pada 1 SPMU. “Ini karena Kak Benny baru dimutasi dari Bapemas (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Red.),” tuturnya. Yang menikmati anggaran tersebut adalah Hadi.(kri/kaltimpost.co.id/30/08/2010)