SAMARINDA - Mutasi pejabat eselon III dan II yang dilakukan Walikota Samarinda Dr Achmad Amins MM, Jumat (15/10) lalu bisa jadi masih berkaitan dengan pelaksanaan Pilwali Samarinda belum lama ini. Ya, setidaknya demikian hasil analisis yang diungkapkan Pengamat Sosial dan Politik Sugeng Hariadi.

Kepada Sapos, kemarin, dia mengatakan, pemindahan pejabat yang dilakukan Achmad Amins sama sekali bukan berdasarkan atas asas manajemen apalagi kemampuan PNS bersangkutan. Melainkan, karena bersifat menggelinding atau bergulir begitu saja. "Bahkan bukan tidak mungkin pejabat yang terindikasi bertindak sebagai salah satu tim sukses bayangan atau mendukung salah satu pasangan calon pada Pilwali kemarin ikut terdepak.

Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya "pejabat" yang terdepak dari posisinya dan digantikan pejabat yang sama sekali tidak berpengalaman di tempat yang sekarang," jelas Sugeng. Kendati demikian, jika memang demikian, Sugeng justru mendukung tindakan yang dilakukan Achmad Amins tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan Amins sudah sangat tepat.

Karena hal tersebut, sudah merupakan konsekuensi para PNS yang berani terjun ke dunia politik. "Kendati pun terjun ke politiknya tidak secara langsung, namun kalau sudah terindikasi memberikan dukungan kepada salah satu calon lain di luar yang didukung internal Pemkot, konsekuensinya harus dilengserkan," terangnya lagi. Menurutnya, jika tak segera dimutasi kinerja pejabat yang terindikasi "berpolitik" tersebut justru akan semakin buruk.

Karena pejabat bersangkutan dipastikan akan merasakan beban psikologis yang berat. Indikasi lain untuk memperkuat dugaan tersebut, lanjut Sugeng, adalah penempatan pejabat yang sama sekali tidak didasarkan pengalaman pejabat bersangakutan. Hal ini dapat dilihat dari penempatan Suko Sunawar sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub). Sebagai instansi teknis, Suko dianggap kurang berpengalaman memegang jabatan tersebut.

Apalagi mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja tersebut baru tiga bulan lalu dimutasi sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). "Kalau ditanya apa alasan penempatan pejabat tersebut, tentu sukar untuk menjawabnya karena memang bersifat menggelinding begitu saja atau mengalir sesuai arah," tuturnya lagi.

Dia menjelaskan, untuk mendukung upaya kepala daerah melakukan penempatan pejabat sesuai kebutuhan dan kemampuan, para PNS tidak lagi terjun ke dunia politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika hal ini terjadi, papar Sugeng, yang dirugikan adalah proses kaderisasi di lingkungan pemerintahan bersangkutan. "Undang-undang yang mengatur PNS dilarang terjun ke dunia politik sudah dibuat berdasarkan pertimbangan dan kajian teknis.

Jadi kalau dilanggar tentu ada konsekuensi logis yang harus diterima," ulasnya lagi. Untuk tetap melakukan pekerjaan sesuai fungsinya, yang terpenting, kata Sugeng adalah bagaiaman komitmen para PNS atau pejabat bersangkutan dipertegas. "Karena komitmen yang tinggi jauh lebih dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan dari pada sekadar kemampuan intelektual," tukasnya lagi.

Mutasi terakhir yang dilakukan Walikota Samarinda H Achmad Amins, Jumat (15/10) kemarin diwarnai banyak kejutan. Bahkan diduga, nama-nama yang sudah disusun sesuai jabatan barunya, mengalami perubahan hingga detik-detik terakhir sebelum pelantikan. Hal tersebut dapat dilihat dari molornya pelaksanaan pelantikan, yang sebelumnya dijadwalkan pukul 09.00 Wita, baru dilaksanakan sekitar pukul 10.15 Wita di rumah jabatan Walikota Samarinda, Jl S Parman.(ara/jpnn/metrobalikpapan.co.id/18/10/2010)