PENAJAM-Pengambilan dan validasi data biometrik (sidik jari dan foto) Kartu Pegawai Elektonik (KPE) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) tahap tiga, berlangsung di aula lantai tiga Kantor Setkab PPU, kemarin.

Kasubag Program dan Perencanaan Badan Kepegawaain Daerah (BKD) Kabupaten PPU, Khaerudin saat di ruang pemotretan mengatakan, kegiatan ini merupakan kerja sama antara BKN dengan PT Sucofindo, sebagai pelaksanaan penerapan KPE yang bermanfaat bagi PNS.

Antaralain, mendapat kepastian fasilitas Asuransi Kesehatan (Askes), mendapat kepastian besarnya tunjangan hari tua yang akan diperoleh dari Taspen, dapat mengetahui profil dan updating data kepegawaian melalui KPE, mengetahui fasilitas bantuan Tabungan Perumahan (Taperum), kemudahan dalam pelayanan transaksi bank serta pembayaran gaji.

Selain itu, juga bermanfaat meningkatkan kesejahteraan PNS melalui cash back penggunaan KPE dalam transaksi di Merchant, dapat memanfaatkan anjungan KPE (e-Kios) yang tersedia di kantor PNS untuk berbagai macam transaksi yang pada gilirannya akan meningkatkan jam kerja produktif PNS.

Khusus PNS di DKI Jakarta, KPE dapat digunakan sebagai alat pembayaran bus way, karcis Ancol, parkir dan sebagainya. “KPE tidak membebani PNS, tetapi sebaliknya memberikan kemudahan, karena dapat memanfaatkan anjungan KPE (e-Kios) yang tersedia di kantor PNS untuk berbagai macam transaksi,” terang Khaeruddin.

Sementara manfaat bagi Askes, tambah pria yang pernah menjabat kasubag Informasi dan Pemberitaan di Bagian Humas ini, adalah otentikasi pelayanan kesehatan, menimalisasi penyalahgunaan, verifikasi dan monitoring klaim dari rumah sakit, apotik dan puskesmas.

Tak hanya itu saja, KPE juga bisa bermanfaat sebagai kajian Medical Record PNS, efisiensi infrastruktur pelayanan otomatisasi pelaporan dan klaim berdampak kepada penghematan keuangan negara, database PNS yang terintegrasi dengan BKN, perencanaan kebijakan bagi stakeholder. “Manfaat lainya yaitu pengganti Kartu Pegawai (Karpeg), pengganti Kartu Kuning (Askes), pengganti Kartu Pensiun (Taspen), Kartu Layanan Taperum (Bapertarum) dompet elektronik (e-wallet), penghitungan gaji dan belanja pegawai,” urai Khaeruddin.

Ditambahkannya, jumlah PNS di PPU saat ini mencapai 3.738 orang, untuk pemotretan tahap pertama tahun lalu ada 1.598 orang, tahap kedua Agustus 2010 lalu 1.436 orang, sehingga masih ada 704 orang lagi yang belum melakukan pemotretan, terutama beberapa orang PNS yang datanya belum ter-cover pada pemotretan sebelumnya sehingga dilakukan pemotretan ulang. “Dari ke-704 orang PNS itu hingga hari ini sudah hampir selesai pemotretan, jumlah ini termasuk sebagian PNS yang di potret ulang,” tutupnya.(*/pam) (www.metrobalikpapan.co.id 21/10/10)