Purbalingga, Kompas - Pemerintah Kabupaten Purbalingga memutuskan untuk menangguhkan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari pelamar umum tahun 2010 ini. Pasalnya, alokasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur semakin minim, karena sebagian besar anggaran tersedot membayar gaji PNS.

Penundaan penerimaan CPNS tersebut menurut Wakil Bupati Purbalingga Sukentho Ridho, telah diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Kami sudah mengirim surat usulan penangguhan perekrutan itu ke Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah, sehingga untuk tahun ini, kami tak perlu diberi jatah formasi baru untuk CPNS," katanya, Selasa (26/10), di Purbalingga.

Menurutnya, keputusan itu merupakan hasil rapat koordinasi antara Pemkab dan DPRD Purbalingga belum lama ini, menanggapi semakin minimnya alokasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi, kata Sukentho, pihaknya dapat mengubah keputusan itu selama pemerintah pusat bersedia memberikan tambahan alokasi dana untuk gaji PNS. "Kalau pemerintah pusat mau memberikan dana tambahan untuk gaji pegawai, kami bersedia membuka perekrutan CPNS," ujarnya. Amankan belanja langsung

Menurut Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Adi Yuwono, penangguhan itu memang untuk mengamankan alokasi belanja langsung guna pembangunan infrastruktur yang sekarang ini hanya memiliki porsi tak lebih dari 24 persen total APBD Purbalingga sebesar Rp 752 miliar. Sebaliknya lebih dari 60 persen APBD Purbalingga tahun ini tersedot untuk belanja tidak langsung guna membayar gaji pegawai negeri sipil yang mencapai lebih dari Rp 500 miliar.

"Penangguhan ini juga untuk merespons tuntutan masyarakat yang mulai mengeluhkan minimnya alokasi dana untuk pembangunan," jelasnya.

Apalagi, tahun ini Purbalingga direncanakan mendapat jatah perekrutan untuk 206 CPNS dari pelamar umum, sehingga membutuhkan dana sebesar Rp 7,2 miliar untuk menggaji pegawai sebanyak itu. Belum lagi biaya perekrutan CPNS sekitar Rp 600 juta.

"Kalau Pemkab Purbalingga ikut membuka perekrutan CPNS, beban gaji pegawai akan membengkak lebih besar lagi. Sebaliknya anggaran untuk pembangunan akan semakin minim," katanya.

Sementara itu, Pemkab Banyumas dan Kebumen akan tetap mengadakan perekrutan CPNS dari pelamar umum. Hanya jadwal perekrutan itu belum ditetapkan waktunya karena belum ada kepastian jatah formasi CPNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (mdn/kompas.com/01/11/2010)