SANGATTA- Pelaksana tugas (Plt) Bupati Ismunandar menegaskan kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum mengumpulkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah agar melengkapi dan menyerahkan ke instansi yang berwenang.
“Hal tersebut dimaksudkan agar standar administrasi pemerintahan dapat dicapai,” kata Ismu-sapaan akrab Ismunandar.

Selanjutnya ia mengingatkan kepada semua kepala SKPD agar tagihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dipersiapkan secara baik. Apalagi masa  tahun 2010 tinggal menghitung hari. Mestinya, laporan pengelolaan pemerintahan daerah rampung tepat waktu. Jangan sampai laporan pertanggungjawaban yang dimaksud itu diabaikan.

“Ini sangat penting sebagai salah satu barometer kinerja keberhasilan pemerintahan kabupaten dalam membangun. Yang paling penting dalam pertemuan ini, bagi SPKD agar menyampaikan segera laporan pertanggungjawaban tahun 2010. Jangan sampai gara-gara laporan itu sehingga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red) memberi Kutim nilai discleimer. Ini jangan sampai terulang lagi,” tandasnya pada pertemuan di lantai 2 ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Senin (15/11) lalu.
Sedangkan  Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekkab Rupiansyah mengatakan, pelaksanaan pembangunan harus tetap mengacu pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). Termasuk progress pembangunan pelabuhan Maloy. “Dalam waktu dekat ini, anggota DPRD Kaltim yang berasal dari daerah pemilihan empat akan mengunjungi wilayah Maloy,” bebernya.

Lebih lanjut Rupiansyah menyatakan, 1.000 hektare lahan di kawasan Maloy tersebut, 60 persen dibebankan kepada pemerintahan Provinsi Kaltim, dan 40 persen dibebankan kepada pemerintahan kabupaten. Selain itu, Maret 2011 rencana bangunan pasar induk dan bangunan pasar yang ada di Sangatta Seberang digunakan pedagang. Untuk itu, penataan pedagang yang bakal menempati bangunan pasar tersebut harus betul-betul rapi.

“ Jangan sampai menimbulkan polemik yang menganggu ketertiban masyarakat. “Yang penting juga, Bagian Ekonomi Setkab tidak boleh lagi menerbitkan surat ijin lokasi atau ijin pengolahan besi tua. Keberadaan Bagian Ekonomi Setkab hanya sebagai jalur koordinasi,” terangnya.

Sedangkan Asisten Administrasi Sekkab Edward Azran mengingatkan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini harus dikoordinasikan dengan baik sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai seleksi CPNS tersebut menimbulkan masalah. Apalagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa saja dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperkeruh suasana. Ini semua harus disikapi dengan bijak dan penuh kehati-hatian.
“Administrasi diseragamkan berdasarkan standar administrasi pemerintah. Berkut, inventarisasi aset mulai 1999 hingga 2010,” ujarnya.

Kemudian Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutim Fachruddin menambahkan, tiap SPKD sebaiknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan laporan administrasi. “Karena laporan itu menjadi bahan BPK dalam memeriksa pelaksanaan pemerintahan di daerah ini,” tambah Fachruddin. (kmf2/kaltimpost.co.id/18/11/2010)