TANJUNG REDEB -  Persoalan disiplin pegawai, seperti yang diatur dalam PP No 53 tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi  negara dan sekaligus menjadi pelayan masyarakat, menjadi topik dalam sambutan Bupati ketika memimpin apel di hari pertama bekerja 2011.

Hal ini diungkapkan Bupati Makmur HAPK di hadapan para peserta apel di halaman Kantor Pemkab Berau (3/1). Selain itu dikatakan Bupati Makmur penerapan PP 53 ini ini merupakan langkah untuk menciptakan pola kedisiplinan para PNS. Karena menurut Makmur melihat kondisi kedisiplinan para PNS sampai saat ini masih saja ditemukan oknum PNS tidak mengindahkan peraturan tersebut.

”Seorang PNS harus melaksanakan pola disiplin dalam melaksanakan tugasnya,” katanya.

Selain itu Makmur juga menyampaikan memasuki 2011, hendaknya bisa dijadikan semangat baru dalam melakukan perbaikan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk bisa melakukan yang terbaik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena menurut penilaian Makmur, para SKPD banyak yang harus diperbaharui.

”Tahun baru harus dijadikan semangat baru dalam melakukan kegiatan pemerintahan,” tegasnya.

Sedangkan untuk menciptakan keberhasilan ini, harus ditunjang dengan pola kerja sama yang baik, yang didasari dengan rasa kekeluargaan, antara pimpinan SKPD denga para staff.  Dengan melakukan pola tersebut nantinya diharapkan dapat terciptanya suasana sinergi antara pimpinan SKPD dan para staff.

”Tak sulit membangun kebersamaan dalam satu unit kerja,” tegasnya.

Menyinggung beberapa prestasi penghargaan yang diraih selama 2010, lanjut Makmur, pengahargaan ini bukan semata keberhasilan pemerintah, melainkan penghargaan tersebut keberhasilan masyarakat Berau. Dengan diraihnya beberapa prestasi tersebut hal ini merupakan bukti adanya kerjasama yang baik dari SKPD maupun dari masyarakat.

Untuk itu ke depan dia juga berharap,  jalinan kebersamaan baik di lingkungan SKPD atau dengan semua masyarakat tetap terjalin, demi terciptanya Berau sejahtera.

”Kerja sama yang baik, ke depan harus bisa terjalin dengan baik,” tambahnya.

Soal keberhasilan pembangunan, diakuinya, tak seluruhnya bisa terlaksana secara maksimal.  Masih ada saja, sejumlah kegiatan di tingkat SKPD tercecer.  Inilah yang harus diperbaiki selama 2011. ”Syukur-syukur kita bisa mendapatkan sebutan wajar tanpa pengecualian (WTP),” tegasnya. (hms4/kaltimpost.co.id/04/01/2011)