NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Kabupaten Nunukan Indrasasmita menyesalkan pernyataan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan Zainuddin HZ yang meminta pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Nunukan tidak menuntut lebih terkait kesejahteraan mereka. Sebab, tuntutan peningkatan tambahan penghasilan akan berdampak pada minimnya pembangunan di daerah ini.

"PNS siapapun dia pasti sudah tahu, berapa sih tunjangannya seorang Sekda (Sekkab)? Sekarang ini saja, kalau berdasarkan standarisasi pemerintah Kabupaten Nunukan yang terakhir berlaku, tunjangan antara sekkab dan kepala dinas saja perbedaannya cukup signifikan, apalagi terhadap PNS non eselon, sementara yang kerja pontang-panting adalah PNS di level terbawah," ujarnya.

Dari sisi gaji yang dibayar APBN, sudah terjadi perbedaan yang signifikan berdasarkan golongan dan eselon. Mengapa pada tunjangan tambahan penghasilan harus berbeda jauh? "Apa iya kebutuhan pokok seorang Sekda pasti harus lebih besar dari seorang PNS golongan I? Terlebih kalau kita mau bicara tanggung jawab, apa iya Sekda Nunukan selama ini bertanggung jawab terhadap bawahannya? Buktinya sudah berapa PNS yang dibiarkan menjadi korban masalah yang semestinya bukan tanggung jawab mereka?" katanya.

Ia berharap Sekkab Nunukan lebih sering bercermin dan melihat ke bawah. Menurutnya tidak ada PNS manapun mampu berbuat ikhlas sementara keadilan tidak diwujudkan. "Kepada sekda saya imbau cukuplah sudah lip service yang dilakukan selama ini sebagai upaya pembenaran terhadap sesuatu yang secara logika sudah pasti melanggar ketentuan. Sekarang, masyarakat apalagi PNS sudah mampu berpikir lebih dewasa dan sudah tidak layak dan bukan waktunya lagi untuk dikerdilkan cara pemikirannya," katanya. (tribunnews.com/20/02/2011)