NUNUKAN,tribunkaltim.co.id - Komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menerapkan azas efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran ternyata hanya sekedar slogan semata.

Kenyataannya masih banyak celah yang digunakan para pejabat di Pemkab Nunukan untuk menghamburkan anggaran untuk kegiatan yang sebenarnya kurang penting dibandingkan kebutuhan warga Nunukan.

Selain melakukan pemborosan melalui honor tim atau honor kegiatan yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan asisten Setkab Nunukan, para pejabat ini juga gemar menghambur-hamburkan uang melalui kegiatan perjalanan dinas.

Koordinator Komite Serikat Mahasiswa Nunukan Saddam Husin mengungkapkan, sekitar tiga hari lalu sejumlah pejabat ramai-ramai mendampingi Sekkab Nunukan Zainuddin HZ ke Jakarta. Padahal Sekkab Nunukan hanya menghadiri acara dialog di Radio Republik Indonesia (RRI).

“Pada acara Jumat malam itu, yang jadi narasumbernya cuma Sekkab Nunukan Zainuddin HZ. Kok yang mendampinginya banyak benar? Untuk apa mereka hadir cuma mendampingi acara dialog di RRI? Ini kan pemborosan namanya,” ujarnya.

Saddam mengatakan, untuk hadir diacara itu Sekda harus membawa rombongan pejabat diantaranya Asisten III Setkab Nunukan Abdul Karim, Kepala Satpol PP Juni Mardiansyah dan Kepala Dinas Perhubungan Robi Nahak.

“Informasi yang saya dapatkan, acara dialog ini terkait dengan program Dinas Perhubungan Nunukan. Makanya Sekda kemudian diajak ke Jakarta untuk berdialog di RRI pada Jumat (11/3/2011) malam. Persoalannya kenapa harus ramai-ramai ke sana kalau acaranya cuma dialog? Apa bukan pemborosan ini namanya?” ujarnya.

Saddam bukannya tidak setuju dengna acara dialog dimaksud. Sebab acara itu secara tidak langsung bisa mempromosikan Kabupaten Nunukan. Hanya saja, dengan berangkat ramai-ramai mendampingi Sekkab Nunukan para pejabat ini justru menunjukkan sikap yang bertentangan dengan komitmen yang selalu disampaikan selama ini.

“Efisiensi dan efektivitas anggaran selalu digaungkan. Bahkan Sekkab Nunukan baru-baru ini dengan lantang mengimbau pegawai negeri sipil (PNS) di Nunukan agar tidak menuntut kesejahteraan lebih. Sementara disatu sisi, para pejabat ini dengan leluasanya menghambur-hamburkan uang negara yang sebenarnya bisa dikonversi untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.(tribunnews.com/14/03/2011)