Setiap Tahun Ribut soal Data Guru

TENGGARONG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kutai Kartanegara (Kukar) yang mengaku tak punya data soal jumlah guru se-Kukar, termasuk yang menerima dana insentif kesejahteraan program APBN, dinilai sebagai penyakit lama. Karena itu, Ketua Gerakan Pencerdasan dan Penyadaran Anak Negeri (Geppar) Kukar, Mujahidin tak heran soal pengakuan polos Disdik tersebut.

Menurut dia, sudah lama Disdik Kukar tidak memiliki data valid soal tenaga pendidik maupun program pendidikan berkompetensi. Padahal database sangat penting dalam suatu instansi, karena seluruh kebijakan tentu terkait dengan data yang tersedia. “Setiap tahun permasalahan data selalu diributkan,” ungkapnya, kemarin.

Sebelumnya, Kepala Disdik Kukar HM Hardi mengaku tak mengetahui berapa jumlah guru yang berhak menerima insentif itu, termasuk keseluruhan tenaga pendidik se-Kukar. Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kukar ini hanya hafal angka tunjangan kesejahteraan guru 2011 yang dikucurkan ke Kukar sebesar Rp 46,7 miliar. “Saya tidak tahu persis jumlahnya, tapi untuk 2011 dananya sekitar 46,7 miliar,” aku Hardi.

Karena itu, lanjut Mujahidin, pantas saja miliaran rupiah dana yang digelontorkan untuk program peningkatan kualitas pegawai, seolah berlalu begitu saja, tanpa memberikan dampak positif sedikitpun. Saat ini, terangnya,  pendidikan di Kukar sedang dalam keterpurukan, karena kehilangan arah. “Pendidikan di Kukar tak memiliki karakter lagi,” terang Mujahidin.

Yang menjadi acuan pendidikan Kukar hanyalah tingkat kelulusan siswa dalam Ujian Nasional (UN). Padahal yang terpenting adalah membangun karakter siswa, yang memiliki kepekaan, pemahaman hukum, dan pemahaman akan pembangunan di Kukar, karena merekalah generasi penerus yang akan membangun Kukar.
Di sisi lain kontrol pendidikan dari pihak pemangku kebijakan masih sangat lemah. Pemerintahan baru yang dilantik 2010 lalu hingga sekarang, belum ada satu gembrakan pun, dari pasangan bupati dan wakil bupati Kukar dalam membangun pendidikan di Kukar.

Terkait program pembagian laptop kepada guru di Kukar, Mujahidin menilai hal itu adalah proyek dagang semata. Biasanya dekat-dekat pembagian, Disdik baru akan melakukan pendataan. kemudian menunggu laporan data guru hononer dan swasta. ”Disdik Kukar cenderung hanya menunggu, tidak jumput bola dalam hal pengumpulan data,” ungkapnya. (*/hrn/kri/kaltimpost.co.id/15/03/2011)