Pejabat Tutup Mulut

SAMARINDA – Kendati Pemkot Samarinda sudah meyakinkan bahwa dana insentif sudah ada, namun belum jelas kapan dana itu dapat dicairkan. Usai rapat di Balaikota yang membahas polemik insentif guru, Senin (25/4) kemarin, semua pejabat memilih bungkam kepada media.

Dimulai pukul 13.00 Wita, rapat dihadiri Wali Kota Syaharie Jaang, Wawali Nusyirwan Ismail, Sekkot Fadly Illa, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Harimurti, Kabag Humas Erham Yusuf, dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Burhanuddin. Sejumlah satuan kerja perangkat daerah lainnya juga hadir, karena menurut keterangan, rapat ini tidak hanya membahas tentang insentif. 

Ketika rapat yang berlangsung tertutup itu selesai, sekitar pukul 16.00 Wita, harian ini mencoba mengonfirmasi mengenai pembahasan insentif. Wawali Nusyirwan ketika ditanya mengatakan, “Ke Pak Wali Kota saja,” ujarnya singkat. Harian ini mencoba menemui Syahari Jaang, tetapi Wali Kota sudah di ruangannya dan belum keluar hingga pukul 17.00 Wita kemarin.

Sementara itu, harian ini terus mencoba mencari keterangan. Sekkot Fadlly Illa yang juga ditanyai,  memilih diam. Dia tergesa-gesa masuk ruangannya ketika ditanya apakah dana insentif tersebut ada atau tidak. Termasuk pula tentang prosedur dan masalah yang masih menghambat pencairan. “Saya tak bisa komentar. Ke (Bagian, Red.) Humas saja kalau tanya soal itu,” ucap Fadlly singkat.

Sementara Kabag Humas Erham Yusuf saat ditemui menyebutkan hal yang sama, seperti hasil rapat di DPRD, Kamis (21/4) lalu. “Tak ada masalah. Disdik juga sudah meminta kepala sekolah untuk mengumpulkan blangko tanda tangan, jadi tinggal tunggu pencairannya,” ujar dia.

Sesaat sebelum rapat, Kaltim Post menemui Kadisdik Harimurti. Dia baru saja bertemu dengan sejumlah kepala SMK se-Samarinda. “Saya sudah menyampaikan kepada seluruh kepsek untuk mengumpulkan tanda tangan blangko. Dalam beberapa hari, sudah bisa dikumpulkan.

Dikatakan, sulit jika dalam sehari dua hari, semua tanda tangan dikumpulkan. Mengingat, ada ratusan sekolah di Samarinda. “Apalagi SD, jumlahnya 200-an. Yang lokasinya agak jauh, bisa lebih lama mengumpulkan,” jelas dia. Data Disdik menunjukkan, dari tingkat SD hingga SMA/sederajat, terdapat 459 sekolah swasta dan negeri (selengkapnya, silakan lihat grafis).

Harimurti menegaskan, Disdik sama sekali tidak pernah menahan dana insentif guru. Pasalnya, dana tersebut ada di DPPKAD. “Kalau sudah ditransfer ke Disdik, paling satu dua hari sudah kami kirim ke rekening sekolah. Bisa dicek kalau itu,” jelasnya. Sementara kemarin, ketika rapat, Kaltim Post tidak berhasil mendapatkan informasi dari pemkot mengenai adanya dana tersebut.

Jadi, kapan dana ini kira-kira bisa cair? “Jangan tanya saya, karena uangnya bukan di sini. Kalau mengumpulkan tanda tangan guru penerima insentif, beberapa hari lagi sudah selesai. Saya sudah ajukan surat ke sana (DPPKAD),” jawabnya.
Polemik insentif kian bertambah panjang, ketika Kamis (21/4), sekitar 100 anggota Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Harian (FSPTTH) berdemonstrasi di depan Balaikota dan DPRD Samarinda. Dalam pertemuan, para guru honor menuntut pembayaran insentif triwulan ketiga dan keempat tahun 2010, serta triwulan pertama tahun 2011. Diperkirakan, jumlah tunggakan pemkot kepada para guru itu sebesar Rp 40 miliar.

Masih dari pertemuan, pencairan insentif triwulan tiga dan empat tahun lalu disebut masih dalam proses. Sementara keterlambatan kekurangan penyaluran insentif pada 2009 sebesar Rp 9 miliar sudah diselesaikan.
Harimurti, kepala Disdik memperlihatkan surat bernomor 900/175/DP.IB/03/2011 mengenai pencairan. Surat tertanggal 20 April 2011 menyebut, nominal Rp 30,58 miliar untuk insentif ditembuskan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), Inspektorat, DPRD, serta arsip.

Bagaimana dengan adanya pengakuan sejumlah guru honor yang diintimidasi? Harimurti mengatakan, persepsi itu bisa saja muncul. “Misalnya begini. Ada guru di satu sekolah yang disertifikasi. Otomatis jam mengajarnya harus 24 jam seminggu. Ketika jam guru-guru yang bersertifikasi bertambah, maka terjadi pengurangan jam bagi guru honor. Saya rasa bukan intimidasi, tetapi keadaannya memang demikian,” terang dia.

Sebelumnya, Ketua Forum Solidaritas PTTH Samarinda Wahyuddin mengatakan, pengurangan jam belajar adalah intimidasi yang paling memungkinkan. Padahal, kata dia, pendapatan guru honor hanya mengandalkan jam belajar dan insentif. Untuk satu jam mengajar, setiap guru honor mendapat bayaran antara Rp 2.500 hingga Rp 3.000. Jika dalam sepekan mereka mendapat jam mengajar penuh atau 24 jam sepekan, take home pay dalam sebulan sekitar Rp 400 ribu. (fel/*/adw/ran/kaltimpost.co.id/26/04/2011)