NUNUKAN,tribunkaltim.co.id - Aksi joged dua oknum staf Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Nunukan yang terekam divideo "Bikin Heboh di Kabupaten Nunukan" dinilai sebagai salah satu bukti nyata jika ada sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKDP) yang kelebihan tenaga honorer.

Karena itu evaluasi keberadaan tenaga honorer perlu segera dilakukan.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Nunukan Indrasasmita Anshori mengatakan, aksi joged itu  merupakan salah satu contoh yang sebenarnya tidak disadari akan memberikan preseden buruk terhadap Pemerintah Kabupaten Nunukan.

"Ini sebuah bukti kelebihan tenaga kerja dan kurangnya kegiatan di suatu kantor. Dari informasi yang saya peroleh, saya mendapatkan informasi bahwa oknum yang berjoged itu berstatus tenaga honor atau tenaga tidak tetap. Ini juga yang menimbulkan pertanyaan di benak saya, kemana PNS yang lain?" katanya.

Indra menyarankan agar dilakukukan evaluasi efektifitas dan efisiensi keberadaan tenaga honor, khususnya di masa yang akan datang. Salah satu cara dengan melakukan reposisi maupun seleksi ulang terhadap tenaga honor yang ada.

"Dalam rentang waktu itu perlu adanya masa stagnan. Kebetulan ada sertijab bupati tidak lama lagi," ujarnya.

Sebelum diadakan evaluasi atau seleksi ulang, Bupati baru sebaiknya memerintahkan kepada seluruh SKPD yang ada untuk melakukan analisa kebutuhan tenaga honor dengan segala pertimbangannya.

Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim independen gabungan dari seluruh SKPD dengan beberapa pejabat yang ditunjuk Bupati. Konsekuensinya jumlah honorer harus dikurangi.

Setelah dilakukan verifikasi kebutuhan, maka adakanlah tes seleksi seobyektif mungkin terhadap tenaga honor yang sudah ada. (tribunnews.com/08/05/2011)