Jaang Perlu Bicara Hati ke Hati soal Posisi Sekkot

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Syahrie Jaang akhirnya angkat bicara soal polemik sekretaris kota (Sekkot) yang dijabat Fadly Illa. Polemik yang sudah dua pekan disoroti publik Kota Tepian ini, diakui Jaang perlu penanganan serius. Ditemui di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Jalan Awang Long usai menghadiri sebuah pertemuan, dia menyebut sebelum mengambil konkret, dirinya harus bertemu dulu dengan Fadly secara pribadi.

“Nanti saya ketemu dulu, berbicara hati ke hati dan secara kekeluargaan,” ujar Jaang kepada Kaltim Post, kemarin (4/7). Sayangnya, Jaang tak menjelaskan detail maksud “pembicaraan hati ke hati” dengan Fadly itu. Karena berdasarkan penilaiannya, Fadly telah banyak membantu dirinya ketika masih menjabat wakil wali kota periode sebelumnya mendampingi Achmad Amins.

“Sebenarnya beliau (Fadly Illa, Red.) telah banyak membantu tugas saya ketika Pak Amins  masih menjabat wali kota,” jelasnya.

Ketika ditanya apa benar status PNS Fadly Illa sudah diperpanjang hingga 30 Juni 2013, Jaang menyebut sejak dirinya memimpin Kota Samarinda November 2010 lalu, tidak pernah ada perpanjangan tersebut.
Sebab berdasarkan penjelasan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), status Fadly sudah diperpanjang dua kali, yakni pertama di 2008 dan yang kedua pada 2010 sebelum masa jabatan Achmad Amins habis. Jaang mengaku akan mengecek perpanjangan tersebut, sembari bertemu dulu dengan Fadly Illa dalam waktu dekat.

Terkait status tersangka yang disandang Fadly dalam kasus dugaan korupsi proyek KTM (Kaveling Tanah Matang) Perumahan Korpri Samarinda oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, Jaang mengatakan jika hal itu mestinya dipisahkan dari permasalahan Fadly sebagai sekkot dan sebagai tersangka.
Karena itu, Jaang meminta semua pihak agar tidak lagi menyoal permasalahan posisi Fadly sebagai sekkot. Alasannya, masih banyak persoalan yang penting diurusi pemkot, ketimbang hanya masalah sekkot. “Sejauh ini posisi sekkot tidak ada masalah. Jadi, tunggu saya ketemu Fadly dulu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BKD Samarinda Suryawan Atmadja menyebut status pegawai negeri sipil (PNS) Fadly Illa yang pensiun telah dua kali diperpanjang, hingga 30 Juni 2013. Sinyalemen perpanjangan itu oleh sejumlah kalangan menilai mengarah pada dipertahankannya posisi Fadly sebagai sekkot. Wacana itu lalu disorot berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD Samarinda dan pengamat karena sejak Fadly menjabat sekkot 2007 lalu, dinilai minim prestasi. Ditambah, Fadly juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Samarinda pada kasus dugaan korupsi proyek KTM (Kaveling Tanah Matang) Perumahan Korpri Samarinda. (*/qi/ibr/kaltimpost.co.id/05/07/2011)