Gubernur Belum Terima Usulan Pemkot

SAMARINDA – Kabar pergantian Sekkot Samarinda kian menghangat di Pemkot Samarinda. Informasi terbaru yang diperoleh media ini menyebutkan, sudah ada 3 nama yang diajukan Pemkot Samarinda ke Gubernur Kaltim untuk dipilih menjadi sekkot.

“Informasinya tiga nama sudah diajukan pemkot ke gubernur. Tiga yang masuk itu, masing-masing Asisten 1 (Diwansyah), Asisten II (Zulfakar), dan Asisten IV (Maryadi),” ungkap sumber Kaltim Post yang meminta namanya tak disebutkan.

Hanya, saat media ini mengonfirmasi ke Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail, dia mengaku tidak mengetahui hal tersebut. “Saya baru saja dari luar kota, jadi tidak tahu kalau ada informasi itu,” bebernya.
Menurutnya, proses pergantian sekkot berada di Baperjakat (Badan Perencanaan Jabatan dan Pangkat). Salah satunya, wali kota yang menjadi penentu kebijakan. “Tapi mengenai surat yang diajukan itu, saya belum tahu,” tegas Nusyirwan.

Hal serupa disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Melalui pesan singkat yang dikirim ke Kaltim Post, dia menjawab singkat, bahwa belum melihat surat usulan calon sekkot dari Pemkot Samarinda.
Sementara Ketua DPRD Samarinda Siswadi saat dikonfirmasi terkait pergantian Sekkot Samarinda mengatakan, dirinya mempersilakan semua orang berpendapat mengenai sosok sekkot yang ideal. Tetapi ia meminta semua pihak menyerahkan keputusan ke wali kota.

“Mari kita sama-sama menyerahkan keputusan di wali kota. Pak Jaang tahu yang terbaik buat Samarinda. Apalagi dia sudah dua kali menjabat sebagai wakil wali kota. Tentu ia tahu mengenai orang yang paham roda pemerintahan,” bebernya.
Menurutnya, posisi sekkot merupakan jabatan yang sangat strategis. Siswadi bahkan mengibaratkan posisi sekkot merupakan pasangan yang tak terpisahkan dengan wali kota. “Sosok sekkot lah yang menerjemahkan dan mengimplementasikan program yang disampaikan wali kota. Jadi wali kota lah yang tahu siapa sosok orang tersebut,” terangnya.

Sebelumnya, data BKD Samarinda menunjukkan ada 22 nama pejabat pemkot yang telah memiliki golongan IVc dan layak diangkat menjadi sekkot. Mereka itu saat ini menempati posisi strategis, seperti asisten, kepala dinas, maupun kepala badan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 5 tahun 2005, sosok yang layak diangkat, adalah pejabat yang pernah menjabat secara struktural tingkatan eselon minimal II B dan di dua tempat berbeda.

Posisi sekkot yang kini dijabat Fadly Illa belakangan ini banyak disoroti berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD dan pengamat. Kebanyakan mereka meminta Fadly diganti karena selain sudah pensiun, juga tersangkut kasus dugaan korupsi Kaveling Tanah Matang (KTM) Perum Korpri Samarinda. (ak/ibr/kaltimpost.co.id/07/07/2011)