Program SKPD Banyak Tak Jelas
Habiskan Anggaran untuk Studi Banding, Target Pembangunan Meleset
PENAJAM - Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara Sudirman (PPU) menilai, arah pembangunan di kabupaten PPU belum berjalan pada track yang benar. Masih banyak kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan instansi teknis, ternyata tak sesuai dengan visi-misi daerah yang arahnya pada ekonomi kerakyatan.
Tak sedikit satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menghambur-hamburkan anggaran untuk perjalanan dinas dengan dalih studi banding. Sementara program mendasar, seperti pembukaan lapangan kerja baru yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, kurang tersentuh.
“Saya tak perlu ungkapkan dinas apa, tapi itu terjadi. Kalau ini terus dibiarkan, sama saja merampok uang rakyat,” terang legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan ini.
Seharusnya, ketika berbicara ekonomi kerakyatan, masing-masing SKPD harus memiliki target apa yang ingin dicapai. Misalnya Dinas Kesehatan, bagaimana program untuk mengejar Kabupaten Sehat 2013. Atau Dinas Pendidikan, seperti apa upaya untuk merealisasikan Kabupaten Cerdas 2014. Begitu juga dengan Dinas Pertanian, Dinas Perindagkop, dan SKPD lainnya, harus mempunyai target-target yang sejalan.
Namun ketika hal ini ditanya pada forum pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif, ternyata target-target tadi sama sekali tak tergambar. “Sasarannya tak jelas. Jadi yang seperti ini saya harap tak terjadi lagi tahun-tahun mendatang,” katanya.
Nah, untuk membantu menjembatani visi-misi tadi, dirinya akan membentuk forum diskusi yang melibatkan berbagai kalangan, mulai instansi pemerintah, tokoh masyarakat, hingga insane pers. Dalam forum ini nantinya akan membahas segala permasalahan yang dihadapi kabupaten.
Misalnya ada persoalan pada program kesehatan, maka akan dicari dimana letak kesalahannya. Apakah pada aspek penganggaran, atau pada tingkat pelaksanaan di lapangan, atau memang ada hal lain. “Di forum inilah semua akan kita cari solusinya,” ujarnya.
Untuk itu, seluruh peserta diskusi harus meninggalkan atribut masing-masing, sehingga pemikiran yang keluar benar-banar obyektif tanpa ditunggangi kepentingan apa pun. “Semua harus menonjolkan kepentingan bersama,” lanjutnya. Diharapkan, hasil dari diskusi tadi akan menjadi bahan evaluasi pemkab untuk mensinergikan tujuan pembangunan,” urainya.(ind/lhl/kaltimpost.co.id/12/07/2011)




