PPU Dapat Opini Tidak Wajar
Bupati Tekankan Dua Tahun Kedepan Administrasi Bagus
PENAJAM-Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H Andi Harahap membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan, Pengendalian dan Pembangunan 2011 yang masuk triwulan II, di aula lantai tiga, Gedung Kantor Bupati, Senin (18/7).
Rakorbang dihadiri Wakil Bupati H Mustaqim Mustaqim MZ, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) H Sutiman, asisten serta seluruh kepala SKPD.
Bupati Andi Harahap menekankan agar rapat ini menghasilkan sebuah keputusan yang nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat. Ia mengatakan, diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) dari BPK RI Perwakilan Kaltim 20 Juni 2011 lalu, dimana disebutkan Kabupaten PPU masih mendapat penilain opini tidak wajar.
“Selama dua tahun berturut-turut agar seluruh kepala satuan kerja benar–benar memperhatikan aturan pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, saya tak ingin dua tahun kedepan tetap mendapat penilaian opini tidak wajar,” tegasnya.
Selain itu, bupati juga meminta agar lebih menertibkan pengelolaan keuangan, dengan terus menerus memperbaiki sistem administrasi, baik itu berupa laporan, data maupunpertanggungjawaban. Sehingga, kedepan tidak ada masalah hukum yang dihadapi.
Sementara Wabup Mustaqim menambahkan, rapat ini menjadi bahan evaluasi satuan kerja (satker) terhadap kegiatan yang dilaksanakan agar lebih mengutamakan program skala prioritas. Karena itu, sangat diperlukan lintas koordinasi dengan dinas terkait.
Kepada Dinas Perhubungan, Mustaqim meminta agar melakukan koordinasi dengan Polres, untuk memilih kawasan tertib lalulintas, yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan yang kerap terjadi di jalan raya.
Hal yang sama juga disampaikan Sekkab Sutiman, agar satker melakukan kegiatan prioritas dalam rangka mendukung program bupati mewujudkan Kabupaten PPU sebagai pusat agribisnis dan agro industri berdasarkan ekonomi kerakyatan. ”Kegiatan prioritas diutamakan untuk menekan defisit anggaran,” pesan Sutiman. Ia juga mengharapkan setiap aset daerah yang terdapat pada satker harus dilengkapi dengan surat, sehingga lebih memudahkan dalam pengarsipan dan pemeriksaan.
Kepala Bagian Pembangunan Setkab PPU H Surodal Santoso selaku ketua panitia rakor dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini diikuti 160 orang pejabat SKPD, termasuk termasuk kelurahan yang resmi masuk satker 2011. Rakor ditutup dengan penyerahan secara simbolis LHP-BPK RI oleh Bupati kepada empat pimpinan SKPD didampingi Wabup Mustaqim dan Sutiman.(pam/metrobalikpapan.co.id/19/07/2011)




