BOJONEGORO--MICOM: Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jatim, tidak akan menerima tunjungan hari raya (THR) dan dilarang menerima parsel pada Lebaran mendatang.

Sebab, THR sudah tidak diberlakukan sejak tiga tahun terakhir. Sedangkan, soal pemberian parcel itu dikhawatirkan ada indikasi gratifikasi.

"Selain tidak menerima THR, PNS juga dilarang menerima parsel saat Lebaran mendatang," terang Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Machmudin, Minggu (7/8) siang.

Tidak adanya THR, lanjut dia, sudah diberlakukan selama tiga tahun terakhir di lingkungan Pemkab Bojonegoro. Hal itu, bukan karena tidak adanya anggaran. Melainkan, pemberian THR itu sesuai aturan memang tidak diperbolehkan.

Apalagi, para PNS sudah menerima gaji ke-13 pada Juli lalu yang besarnya hampir sama dengan pemberian THR. Menurut dia, soal imbauan agar pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bojonegoro tidak boleh menerima parsel juga sudah berjalan tiga tahun terakhir ini.

Dengan alasan apa pun, pejabat tidak boleh menerima parsel Lebaran yang diduga pemberi memiliki kepentingan tertentu.

Parsel Lebaran, ungkap dia, yang tidak boleh diterima di antaranya parsel dari para rekanan atau pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan pejabat atau pegawai di lingkungan satuan kerja di Pemkab Bojonegoro.

Namun, jika ada pemberian parsel Lebaran, pejabat atau pegawai tersebut segera melaporkan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau ke Inspektorat Pemkab Bojonegoro.

Data yang dihimpun menyebutkan jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bojonegoro tahun 2011 sebanyak 12.412 orang. Mereka bekerja di sejumlah satuan kerja.

Sementara, jumlah pejabat yang mengepalai kantor Dinas dan Badan di lingkungan Pemkab Bojonegoro sebanyak 63 orang. (YK/OL-10/mediaindonesia.com/02/08/2011)