Stop Angkat Tenaga Honorer

SAMARINDA. Mungkin ini peringatan bagi Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang kerap menerima tenaga honorer untuk diperbantukan di wilayah kerjanya. Tahun ini gaji PNS mencapai Rp 500 miliar.

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal mendesak, Pemkot menyetop penerimaan tenaga honorer di semua perangkat kerja termasuk di bagian kesekratariatan kota (Setkot).

“Jumlah tenaga honorer yang dimiliki Pemkot Samarinda sudah membengkak. Kalau terjadi penambahan terhadap tenaga honorer, ototmatis mempengaruhi besaran anggaran untuk membayar gaji,” terang Joha, kepada Sapos kemarin.

Dia mengatakan, untuk membayar gaji 10.441 PNS saja di Pemkot diperlukan biaya sekitar 25 persen hingga 35 persen dari total anggaran yang dimiliki Kota Samarinda. Atau sekitar Rp 500 miliar dari jumlah APBD yang berkisar Rp 1,4 triliun. Jika tenaga honorer bertambah, otomatis menambah pengeluaran SKPD .

“Memang jika tenaga honorer dimaksud tidak membebani APBD atau APBN secara langsung. Namun jika jumlahnya bertambah, pasti membebani anggaran daerah. Sebagian besar anggaran yang diterima SKPD juga berasal dari APBD,” paparnya.

Dia mengaku, besarnya jumlah pegawai Pemkot Samarinda, baik berstatus PNS maupun tenaga honorer, sangat tidak berimbang dengan pelayanan. Dikatakan Joha, persoalan  pelayanan selama ini selalu dikeluhkan.

Sementara itu, terkait soal pelayanan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Samarinda, Burhanuddin memiliki pendapat lain. Kepada Sapos, kemarin, Burhanuddin mengatakan, pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat sudah maksimal.

“Salah satunya dengan membuka loket pembayaran retribusi ataupun pajak pendapatan lebih banyak. Loket yang kami sediakan juga tidak hanya berpusat di kantor, tetapi di tempat-tempat strategis lainnya. Kalau pun ada kekurangan, tentu yang sifatnya normatif,” terang Burhanuddin. (ara/waz/sapos.co.id/10/08/2011)