Komisi IV Minta Dibayar di APBD-P 2011

SAMARINDA. Pasca disahkan APBD-Perubahan 2011 Kota Samarinda, yang nilainya mencapai Rp 2 triliun, Komisi IV DPRD mendesak Pemkot memprioritaskan pembayaran bantuan operasional sekolah daerah (bosda) dan insentif guru yang selama ini tertunggak.
"APBD-P 2011 sudah disahkan dengan jumlah cukup besar. Pemkot harus berani mendahulukan membayar hal-hal prioritas. Seperti pembayaran Bosda dan insentif guru. Jangan sampai pembayaran yang diutamakan, justru tak berdasarkan skala prioritas," terang anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Choirul Huda.

Desakan dia cukup beralasan. Pasalnya, beberapa tahun ini, Pemkot terkesan mengabaikan pembayaran Bosda dan Insentif. Padahal, katanya, termasuk pengeluaran mendesak tak dapat ditunda-tunda pembayarannya.
"Meski tak masuk belanja langsung, namun, pembayarannya tak bisa ditunda. Karena intensif juga untuk membayar gaji guru yang setara dengan PNS lainnya," terangnya lagi.

Diakui Huda, berdasarkan pantauan  beberapa waktu terakhir, masih banyak sekolah-sekolah di Kota Tepian belum menerima Bosda dari Pemkot Samarinda.

"Pembayaran Bosda belum lancar. Padahal keberadaannya sangat diperlukan untuk membiayai pengeluran operasional sekolah. Jadi kalau pembayaran tertunda, otomatis mengganggu kegiatan belajar," ujarnya.

Kendati begitu, Huda mengaku belum merinci berapa banyak sekolah belum menerima Bosda untuk tahun anggaran 2011 dan 2010. "Kami masih mengecek ke beberapa sekolah. Tapi kami pastikan bahwa pada anggaran 2010, juga terdapat beberapa sekolah yang belum menerima Bosda," pungkas Huda. (ara/waz/sapos.co.id/12/10/2011)