NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Anggota Dewan Direksi Borneo Institute Malang Didi Febriyandi berharap saat melakukan mutasi pejabat dalam waktu dekat ini, Bupati Nunukan Basri lebih mengutamakan profesional­­­isme.

Ia mengatakan tak bisa dipungkiri, para pegawai negeri sipil (PNS) di daerah seringkali ketakutan setelah terjadi pergantian kepala daerah. Para pegawai takut karena biasanya kepala daerah yang baru menjabat langsung melakukan mutasi.

"Memang adalah suatu hal yang wajar diadakan mutasi, namun saya berharap agar perubahan jabatan politik tidak serta  diikuti dengan perubahan di jabatan karir karena hal ini adalah ranah yang berbeda," ujarnya, Kamis (13/10/2011) dalam surat elektronik yang dikirimkan kepada wartawan tribunkaltim.co.id di Nunukan.

Ia mengatakan, pegawai negeri letaknya harus tetap pada posisi profesional, proposional dan netral. Tidak dibawa-bawa dengan perubahan politik yang terjadi di daerah.

"Tempatkan PNS sebagai seorang yang profesional. Secara prinsip PNS itu netral tidak memihak kepada golongan atau kelompok politik manapun. Mutasi pegawai jangan sampai berdasarkan kepada pertimbangan politik apalagi ada permainan partai," ujarnya.

Persyaratan, kualifikasi, mekanisme pembinaan dan pengelolaan PNS sangat berbeda dengan kualifikasi, persyaratan dan mekanisme bagi politisi. Sehingga tidak boleh dicampur aduk. Ia memberikan contoh, seorang pejabat yang akan menempati jabatan eselon II harus memenuhi persyaratan seperti di peraturan perundang-undangan.

"Jangan mencampuradukan penempatan pejabat politik dengan pejabat karir. Karena penempatan jabatan karir bukan ranah politik,  dan harapannya lembaga-lembaga politik juga jangan ikut campur dalam penempatan pegawai," ujarnya.

Bupati Nunukan Basri, sebelum 20 Oktober akan menggelar mutasi pejabat fungsional dan struktural di lingkungan Pemkab Nunukan. Hal itu disampaikannya kepada wartawan, Rabu (12/10/2011) kemarin.(tribunnews.com/13/10/2011)