Penambahan Pegawai Belum Mendesak

SAMARINDA – Rencana penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Samarinda ditentang sejumlah pihak. Alasannya, jumlah pegawai saat ini dinilai sudah cukup.
Pengamat Politik Universitas Mulawarman DB Paranoan menilai, pengusulan penambahan pegawai itu harus ada analisisnya.

“Tidak bisa langsung tambah. Saat ini pemkot memerlukan pegawai di bidang apa? Kalau sudah tahu tentukan berapa pegawai lagi yang dibutuhkan,” katanya.
Jangan sampai, kata dia, pemkot melakukan penambahan pegawai, tapi belum jelas pekerjaannya apa. Paranoan meminta pemkot menentukan dulu pekerjaan pegawai sesuai bidang keahliannya, baru melakukan penambahan.

“Jangan sampai ada latar belakang pendidikan teknik, tapi ditempatkan di sekretariat kota,” sebut mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul ini.
Selain itu, penambahan pegawai harus memperhatikan anggaran. “Apakah pemkot mampu membiayai gaji mereka? Sementara keuangan saat ini mengalami defisit. Jangan asal tambah, tapi tak ada anggaran. Takutnya nanti berutang lagi buat bayar gaji pegawai,” sindirnya.

Direktur Program Pascasarjana Fisip Unmul ini menambahkan, penambahan pegawai yang diperlukan Samarinda adalah tenaga guru dan kesehatan. Adapun penambahan pegawai di bidang umum atau yang sifatnya strutural dan fungsional belum diperlukan.
Seperti diberitakan, Pemkot berencana melakukan penambahan pegawai pada 2013 sebanyak 3.824 orang. Ironinya, permintaan tenaga kesehatan paling sedikit di antara dua bidang lainnya, yaitu pegawai jabatan struktural dengan permintaan sebanyak 1.932 orang dan tenaga guru 1.674 orang. Untuk diketahui, jumlah pegawai pemkot saat ini sebanyak 10.031.

“Harus diperhatikan keperluan penambahan personel itu, kemudian rekrutmen pegawai itu untuk kepentingan siapa?” tanya Koordinator Pokja 30 Carolus Tuah.
Dia mengatakan, jangan sampai penambahan pegawai hanya memenuhi tenaga di Sekretariat Kota Samarinda. Bukannya tidak sepakat adanya penambahan pegawai, kata dia, namun yang perlu ditambah justru tenaga guru dan kesehatan.

“Jangan menambah pegawai hanya untuk menambah besar anggaran belanja,” katanya.
Dikatakan, pengeluaran untuk gaji pejabat pemkot tiap tahunnya mencapai Rp 1 triliun. Sementara, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim pernah meneliti penempatan PNS di lingkungan pemkot maupun pemkab banyak yang tak sesuai keahlian. “Jadi, saya sepakat bila pemkot melakukan penambahan tenaga guru dan kesehatan. Tidak perlu penambahan pegawai yang hanya membuat penuh sekretariat kota,” tegasnya. (*/rom/ri/kaltimpost.co.id/11/01/2012)