BULUKUMBA, FAJAR -- Harapan sejumlah pihak untuk mengembalikan lima hari kerja tampaknya menemui jalan buntu. Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan mengatakan enam hari kerja sudah ideal.

ATURAN yang diberlakukan sejak 1 Agustus 2011 lalu itu terus menuai pro dan kontra. Tetapi, Zainuddin bergeming. Mantan Bupati Pohuwato, Gorontalo ini punya alasan sendiri untuk mempertahankan aturan itu.

Menurutnya, perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bulukumba masih dominan kalasi alias senang mengurangi jam kerja. Tanpa komitmen untuk mengubah perilaku buruk ini, maka kebijakan enam hari kerja dipastikan jalan terus.

Zainuddin mengklaim enam hari kerja masih lebih baik dibanding lima hari kerja. Terutama jika parameternya adalah waktu pelayanan. Bahkan menurutnya, dengan enam hari kerja saja masih sulit untuk mencapai target maksimal waktu pelayanan yakni antara 37,5 jam sampai 40 jam per pekan.

"Pertanyaannya sekarang apakah mereka mau berkomitmen untuk itu. Apakah ada jaminan setelah lima hari kerja sudah maksimal pelayanan. Tidak ada lagi korupsi waktu dan sebagainya," katanya.

Bukan cuma pimpinan SKPD yang harus disiplin, semua jajaran harus mau meneken perjanjian untuk tidak korupsi waktu. Itu, katanya, syarat utama jika PNS di Bulukumba ingin kembali ke lima hari kerja.

"Kalau sekarang mereka mau berkomitmen, maka sekarang juga saya buat keputusan lima hari kerja. Tidak ada susahnya itu. Yang kita mau hanya jaminan pelayanan," ujar Zainuddin akhir pekan lalu.

Zainuddin mengatakan salah satu nilai positif kebijakan enam hari kerja adalah tidak memberikan libur terlalu banyak bagi PNS. Tidak hanya itu, enam hari kerja disebut juga menghemat energi. Sebab PNS tidak bekerja sampai sore.

Hanya saja, sejauh ini upaya penghematan itu belum terasa. Kepala Bagian Umum Setkab Bulukumba, Alfian membenarkan bahwa memang tidak terjadi perubahan. Tagihan listrik, kata dia, masih pada kisaran Rp7-8 juta per bulan. Jumlah itu sama saat pemberlakuan lima hari kerja.

Soal efektivitas kerja PNS, Alfian mengatakan sistem enam hari kerja perlu dipertimbangkan. Alasannya, sebagian PNS memilih tidak kembali lagi ke kantor setelah pulang ke rumahnya untuk makan siang.

"PNS kayaknya berpikir tanggung, karena kalau pun pulang paling lama satu jam saja di kantor sudah jam pulang," katanya.

Anggota Komisi A DPRD Bulukumba Andi Syahrir Sahib mengatakan lucu jika pemkab mengambil pilihan enam hari kerja untuk memaksa PNS menjadi lebih banyak melayani masyarakat. Sebagian PNS, katanya, memang suka tidak menjalankan tugasnya.

"Kuncinya itu adalah ketegasan pimpinan. Kalau terlalu banyak memberikan toleransi, yah jelas tidak akan maksimal. Biar pun ditetapkan tujuh hari kerja dalam sepekan pun akan sama saja," kata mantan wakil bupati di era Patabai Pabokori ini. (arm/fajar.co.id/25/01/2012)