Beban Kerja Tak Sesuai
Sabtu, 09 Januari 2010 12:44 | 
Ditulis oleh Ari Susantie | 
Jumlah dan Struktur PNS Tak Terkendali
BONTANG - Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur strategis dan mempunyai peran penting dalam sebuah organisasi, termasuk birokrasi pemerintah. Desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada daerah, memungkinkan jumlah dan struktur PNS di daerah, khususnya Bontang tidak terkendali. Karena itu, manajemen kepegawaian harus segera dibenahi melalui analisis beban kerja (ABK)
Demikian terungkap dalam presentasi tahapan ABK yang diselenggarakan Bagian Organisasi dan Tata Laksana di ruang rapat Bessai Berinta, Kamis (7/1) lalu.
“Kondisi yang terjadi sekarang adalah overstaffed and understaffed management, dalam aspek kepegawaian. Artinya pemerintah daerah kekurangan pegawai sesuai dengan tuntutan kemampuan yang dipersyaratkan oleh suatu bidang kerja atau tugas pokook. Namun, pada waktu yang bersamaan, pemda juga kelebihan pegawai dengan kualifikasi yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada,” ujar Wawali Sjahid Daroini, saat membuka Presentasi Tahapan Pelaksanaan ABK.
Menurut Sjahid Daroini, pelaksanaan ABK, menjadi syarat dalam menata organisasi perangakat daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 57 tahun 2007 sebagai penjabaran dari PP No 41 tahun 2007.
“Karena itu, ABK merupakan hal penting untuk dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan di level manajemen dalam beragam pengembangan. Baik itu kelembagaan, ketataklasanaan, maupun SDM aparatur. Mengingat pentingnya ABK dalam setiap aspek organisasi birokrasi pemerintah, maka perlu kiranya ABK dilakukan di jajaran Pemkot Bontang,” kata Sjahid Daroini.
Sementara itu, Kabag Organisasi dan Tata Laksanan Dra Noorhati menjelaskan, Bagian Ortal melalui tim Anjab dan ABK, sudah membuat rencana ABK menjadi dua tahapan pelaksanaan di tahun 2010.
“Untuk semester pertama, kami akan melakukan kajian dan analisa di lingkungan dinas daerah. Sedangkan pada semester kedua, difokuskan pada LTD dan perangkat daerah yang lain. Pelaksanaan ABK, dimulai dengan pengumpulan data awal melalui wawancara dan penyebaran formulir,” jelas Noorhayati.
Setelah itu, lanjut mantan Camat Bontang Selatan ini, dilakukan penelaahan dan pengkajian data yang masuk.
“Sebelum penetapan hasil, Bagian Ortal melalui Tim Anjab dan ABK, akan melakukan presentasi hasil kajian ABK kepada seluruh SKPD yang dianalisis,” tandas Noorhayati. (hms3)
Sumber : kaltimpost.co.id, 09/01/2010
BONTANG - Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur strategis dan mempunyai peran penting dalam sebuah organisasi, termasuk birokrasi pemerintah. Desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada daerah, memungkinkan jumlah dan struktur PNS di daerah, khususnya Bontang tidak terkendali. Karena itu, manajemen kepegawaian harus segera dibenahi melalui analisis beban kerja (ABK)
Demikian terungkap dalam presentasi tahapan ABK yang diselenggarakan Bagian Organisasi dan Tata Laksana di ruang rapat Bessai Berinta, Kamis (7/1) lalu.
“Kondisi yang terjadi sekarang adalah overstaffed and understaffed management, dalam aspek kepegawaian. Artinya pemerintah daerah kekurangan pegawai sesuai dengan tuntutan kemampuan yang dipersyaratkan oleh suatu bidang kerja atau tugas pokook. Namun, pada waktu yang bersamaan, pemda juga kelebihan pegawai dengan kualifikasi yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada,” ujar Wawali Sjahid Daroini, saat membuka Presentasi Tahapan Pelaksanaan ABK.
Menurut Sjahid Daroini, pelaksanaan ABK, menjadi syarat dalam menata organisasi perangakat daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 57 tahun 2007 sebagai penjabaran dari PP No 41 tahun 2007.
“Karena itu, ABK merupakan hal penting untuk dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan di level manajemen dalam beragam pengembangan. Baik itu kelembagaan, ketataklasanaan, maupun SDM aparatur. Mengingat pentingnya ABK dalam setiap aspek organisasi birokrasi pemerintah, maka perlu kiranya ABK dilakukan di jajaran Pemkot Bontang,” kata Sjahid Daroini.
Sementara itu, Kabag Organisasi dan Tata Laksanan Dra Noorhati menjelaskan, Bagian Ortal melalui tim Anjab dan ABK, sudah membuat rencana ABK menjadi dua tahapan pelaksanaan di tahun 2010.
“Untuk semester pertama, kami akan melakukan kajian dan analisa di lingkungan dinas daerah. Sedangkan pada semester kedua, difokuskan pada LTD dan perangkat daerah yang lain. Pelaksanaan ABK, dimulai dengan pengumpulan data awal melalui wawancara dan penyebaran formulir,” jelas Noorhayati.
Setelah itu, lanjut mantan Camat Bontang Selatan ini, dilakukan penelaahan dan pengkajian data yang masuk.
“Sebelum penetapan hasil, Bagian Ortal melalui Tim Anjab dan ABK, akan melakukan presentasi hasil kajian ABK kepada seluruh SKPD yang dianalisis,” tandas Noorhayati. (hms3)
Sumber : kaltimpost.co.id, 09/01/2010
