“Kalau selama ini kita bisa melakukan razia, dan bagi pendatang yang ingin mengadu nasib dan kebentungan di Balikpapan harus memiliki KTP Balikpapan dan bila tidak memiliki harus membayar uang jaminan, maka dengan berlakunya KTP nasional (e-KTP, Red) langkah dan sistem kependudukan di Balikpapan tidak berlaku lagi,” ujar Imdaad saat mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Balikpapan di Rumah Dinas Wali Kota, kemarin malam.

Imdaad mengatakan, siapapun warga negara Indonesia yang memiliki e-KTP, maka bebas masuk dan keluar Balikpapan tanpa harus membayar jaminan apapun, dan juga bebas mengadu nasib dan keberuntungan di Balikpapan. “Kita tidak bisa lagi mencegah dan mengendalikan penduduk yang masuk ke kota kita,” katanya.

Dengan begitu, ujar Imdaad, bisa jadi laju pertumbuhan penduduk di Balikpapan, yang disertai dengan laju angka kemiskinan akan meningkat di akhir tahun 2011 mendatang. “Laju pertumbuhan penduduk ini akibat migrasi, disertai dengan peningkatan angka kemiskinan dari masuknya penduduk baru,” ujarnya. Digambarkan Imdaad, di masa mendatang pemberian KTP sementara tidak lagi berlaku, karena e-KTP berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.

“Dengan memiliki KTP di kota lain, maka penduduk tersebut bebas bepergian ke mana saja tanpa harus ganti KTP lagi. Karena dia telah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan single identity number (SIN) sendiri,” katanya. Dia mengatakan, Pemkot Balikpapan dengan kebijakannya menggratiskan pendidikan dasar SD dan SMP pada 2006, jumlah penduduk usia sekolah yang melanjutkan sekolah dari daerah lain mencapai angka yang cukup besar.

Apalagi nanti bila e-KTP sudah berlaku, maka jumlah penduduk yang datang ke Balikpapan akan meningkat tajam. Yang menjadi daya tarik masuknya penduduk ke Balikpapan, ujar Imdaad, adalah meningkatnya pendapatan perkapita di Kota Balikpapan. “Bila orang berpenghasilan 2 dolar atau sebesar Rp20 ribu sehari sudah dianggap miskin, ini menggambarkan bahwa pendapatan perkapita Balikpapan sangat tinggi,” ungkapnya.

Selain itu, juga menggambarkan bahwa uang yang beredar di Balikpapan sangat banyak, sehingga menjadi peluang tersendiri untuk mengembangkan usaha di Balikpapan. Hal ini, katanya, menjadi daya pikat tersendiri bagi pendatang untuk mencari keberuntungan di Balikpapan, karena mereka menganggap peluang memperoleh kehidupan yang baik di Balikpapan sangat besar.

Karena itu, Imdaad meminta, agar laju pertumbuhan penduduk dari angka kelahiran dapat ditekan melalui program keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui program keluarga berencana (KB). “Mari kita galakkan lagi KB sebagai program pengendali angka kelahiran menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera,” ajak Imdaad.

Imdaad juga menggambarkan, bahwa bila pada tahun 2009 lalu Balikpapan mampu menekan angka kemiskinan dengan menurunnya keluarga miskin sebanyak 4.395 dari 28.039 menjadi 23.644, maka pada tahun 2011 mungkin saja penurunan angka kemiskinan sulit dicapai, karenanya masuknya penduduk baru tadi. “Meningkatnya warga miskin bisa karena bencana alam, tapi juga bisa karena migrasi dan urbanisasi,” sebutnya.

Hanya saja, katanya, Pemkot Balikpapan tidak akan berhenti melaksanakan program pengentasan kemiskinan sekalipun sistem kependudukan yang baru nanti diberlakukan. “Pengentasan kemiskinan menjadi tekat dan program kita semua. Kita akan tetap melaksanakannya,” jelasnya.(nir/ metrobalikpapan.co.id 21/01/10)