SAMARINDA – Tiga proyek besar di Kaltim dipastikan tidak segera selesai. Pasalnya usulan anggaran di APBN 2010 untuk tiga proyek ini ditolak pemerintah pusat. Tiga proyek itu adalah Jembatan Mahkota II yang menghubungkan Palaran dan Sungai Kapih Samarinda, proyek Jembatan Pulau Balang menghubungkan Balikpapan - Penajam Paser Utara (PPU), serta jalan tol (freeway) Balikpapan-Samarinda.
Menurut Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga Dinas PU dan Kimpraswil Kaltim H Joko Setiono, sebenarnya Pemprov Kaltim tidak mengajukan usulan anggaran yang terlalu besar untuk ketiga proyek ini  “Dana yang kita usulkan masih jauh dari kebutuhan pembangunan. Itu pun tidak muncul dalam APBN 2010,” ujar Joko, kemarin.
Meski begitu, pemprov tidak patah semangat. Menurutnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bersama instansi teknis akan terus memperjuangkan alokasi tersebut dalam APBN, terlebih ada peluang di APBN-Perubahan tahun ini. “Kami coba usulkan terus. Dan kita pun melakukan pendekatan-pendekatan ke departemen (Departemen PU, Red.) untuk pembangunan prioritas ini,” sebutnya.
Sebagai gambaran, kata dia, usulan Pemprov Kaltim pada APBN 2010 untuk tiga proyek itu, yakni Jembatan Mahkota II Rp 40 miliar, freeway Rp 50 miliar, dan Jembatan Pulau Balang segmen bentang panjang Rp 50 miliar. Karena pemerintah pusat tidak menyetujui usulan ini, maka berdampak pada melorotnya besaran anggaran infrastruktur Kaltim dari Rp 970 miliar tahun 2009 menjadi hanya Rp 857 miliar tahun ini.
Selain itu, lanjut Joko, meski pada umumnya usulan Kaltim diterima –kecuali 3 paket proyek di atas— tapi pemerintah pusat juga melakukan optimalisasi anggaran yang berdampak pada pengurangan sejumlah dana pada pos tertentu. Akibatnya, usulan Kaltim pada APBN 2010 sebesar Rp 1,2 triliun, cuma disetujui Rp 857 miliar.
Menanggapi rendahnya raihan anggaran infrastruktur APBN, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak berjanji akan memperjuangkannya di pusat. Langkah konkret katanya, ia beserta instansi terkait dan bupati/wali kota se-Kaltim mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis (4/2) tadi.
Gubernur pada kesempatan itu meminta Banggar DPR RI melalui kebijakan politisnya mampu memfasilitasi Kaltim untuk mendapatkan penambahan anggaran infrastruktur, serta dikembalikannya Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bentuk dana penyeimbang (hold harmless).
Menurut Awang, selama ini Kaltim telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan produk domestik bruto nasional. Namun hal tersebut tidak sebanding dengan yang dikembalikan menjadi dana penerimaan daerah. “Sementara kita harus menanggung rehabilitasi kerusakan lingkungan, karena sekitar 47 persen PDRB kita dari sektor hasil SDA, baik hutan, migas dan batu bara,” katanya.
Sebagai gambaran, kontribusi PDRB Kaltim terhadap PDB Nasional pada 2008 mencapai Rp 315, 22 triliun. Sementara rencana pendapatan yang diterima provinsi dan kabupaten kota pada 2009 hanya sebesar Rp 17,83 triliun atau sekitar 5,65 persen. PDRB 2009 malah lebih besar lagi, yakni menembus Rp 359 triliun.
Terpisah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Mahkota II Erdianawati mengaku sudah mendengar apabila usulan Pemkot Samarinda untuk pengadaan dan pemasangan cable stayed Jembatan Mahkota II senilai Rp 142 miliar tidak masuk APBN tahun ini. Dengan begitu, jika pengerjaan dua pylon (tiang utama) setinggi 103 meter yang diperkirakan rampung akhir tahun, maka pemkot tidak akan melanjutkan pembangunan bentang tengah tanpa ada cable stayed.
“Karena bentang tengah itu dibangun bersamaan dengan pemasangan cable stayed. Nah, kalau APBN tidak membantu, saya pikir proyek ini akan mangkrak,” jelas Erdianawati yang sejak September 2007 ditunjuk sebagai PPTK Mahkota II menggantikan Yosef Barus.
Kasi Pembangunan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkot Samarinda ini optimistis, dua tiang utama Mahkota II yang sekarang dikerjakan dengan biaya Rp 65 miliar terbagi atas APBD Samarinda Rp 15 miliar dan subsidi Pemprov Kaltim Rp 50 miliar, bisa rampung tahun ini.
Yang jadi persoalan katanya, walau Pelabuhan Palaran Samarinda akan diresmikan Maret bulan depan —karena selama ini Pelabuhan Palaran jadi kendala peyelesaian Mahkota II,  namun jembatan yang mulai dibangun Juni 2003 silam itu tetap belum bisa dilanjutkan tanpa kepastian pemerintah pusat membantu pengadaan cable stayed.
“Kita berharap pada APBN-P usulan disetujui. Saya dengar sudah ada sinyal positif, tinggal kita tunggu realisasinya,” pungkasnya. (ibr) kaltimpost.co.id, 06-02-2010