BONTANG. Sebagai daerah pengolah minyak dan gas (Migas) terbesar di Indonesia, seharusnya pemerintah pusat memberikan porsi lebih besar menyangkut dalam perimbangan dana. Mengingat, daerah bersangkutanlah yang paling menanggung semua resiko keberadaan pabrik Migas tersebut.

Demikian salah satu inti pembahasan, ketika Walikota Sofyan Hasdam dan Pimpinan serta Fraksi-fraksi DPRD Bontang bertemu dengan anggota DPD dan DPR-RI daerah pemilihan Kaltim.

Selain Sofyan Hasdam, hadir dalam pertemuan di Jakarta lalu adalah Ketua DPRD Bontang, Neni Moerniaeni, Wakil Ketua Isro Umarghani, para Ketua Fraksi serta anggota DPD dan DPR-RI daerah pemilihan Kaltim, Luther Kombong dan Hetifah Sjaifudian.

"Ini salah satu agenda yaitu menyampaikan aspirasi ke Pusat melalui wakil-wakil rakyat daerah pemilihan Kaltim. Sebenarnya perjuangan telah lama kami lakukan. Sebelumnya, bersama 10 daerah pengolah migas di Indonesia, kami juga berjuang agar daerah pengolah diperhitungkan dalam UU 33 tahun 2004. Tapi ternyata tidak diakomodir. Bahkan sempat ingin mengajukan 'Judicial review'. Sekarang, teman-teman di DPRD kembali menggaungkan perjuangan ini," sebut Sofyan Hasdam.

Pada kesempatan itu, mewakili DPRD Bontang, Isro Umarghani, menyampaikan beberapa alasan, terkait dengan aspirasi mengapa daerah pengolah Migas ini, harus mendapatkan porsi lebih dari dana perimbangan.

"Daerah pengolah sudah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan devisa Negara. Daerah pengolah seperti Bontang, juga menanggung resiko yang besar terhadap kerusakan lingkungan," katanya

Selain itu, sebagai daerah pengolah, juga menanggung resiko lain yaitu keselamatan masyarakat. Bila terjadi gangguan proses produksi, sistem penyimpanan dan transportasi, maka daerah itulah yang lebih dulu merasakan resikonya. Sementara Pusat hanya menerima keuntungan dari ini.

Sehingga, selain terdapat pabrik pengolah Migas, juga terdapat pabrik pupuk serta sekarang dalam tahap pembangunan yaitu ammonium nitrat yaitu bahan peledak.

"Tak dapat dibayangkan, jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan tentu daerah yang semua menanggung resikonya," ujar Isro Umarghani sembari berharap ada keadilan pembangian dana perimbangan Migas dari Pusat, dengan melihat resiko dan tanggungjawabnya.

Menanggapi aspirasi daerah, Luther Kombong mengaku masalah ini akan dibahas dalam rapat DPD-DPR-RI nanti. Khususnya kepada daerah yang menjadi pengolah Migas termasuk dengan perusahaan penyumbang devisa terbesar lainnya.(im/sapos.co.id/15/03/2010)