Juga Lebih Suka Urusi Proyek Ketimbang Pekerjaan Rutin

BALIKPAPAN – Kinerja pegawai negeri sipil (PNS) kembali disoal. Fenomena pemborosan, berbelitnya birokrasi, dan pelayanan publik yang masih kurang dinilai masih terjadi. Itu disampaikan Pembantu Rektor I Insitut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Prof Sadu Wasistiono, saat memberikan materi kepada camat dan lurah se-Balikpapan di Auditorium Balaikota, Rabu (17/3) kemarin.

Bentuk pemborosan, sebut Sadu, seperti banyaknya pengiriman pegawai untuk pendidikan dan latihan (diklat) ke luar daerah. “Bisa dibayangkan, berapa yang diperlukan mulai dari transportasi, akomodasi, sampai yang lainnya. Kenyataannya, banyak PNS yang didiklatkan itu malah tidak dipakai, misalnya pindah ke instansi lain,” kata dia.

Bahkan, mulai dari hal yang kecil, fenomena pemborosan sudah nampak. Misalnya, memakai kertas dengan kop surat untuk membuat konsep surat. “Kop surat itu berwarna. Kalau konsep surat dibuat di kertas kop, jika salah langsung dibuang. Satu surat bisa sampai dua kali salah. Nah, satu kantor ada berapa surat? Satu kota, satu provinsi, satu Indonesia ada berapa kantor? Kelihatannya memang kecil saja,” katanya. Belum lagi, penggunaan listrik, air, sampai internet.

Untuk diketahui, kata Sadu, APBN saja sudah menembus Rp 1 biliun (Rp 1.000 triliun). “Ditambah APBD seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, jumlahnya bisa menembus Rp 2 ribu triliun,” jelas Sadu.

Pelayanan publik yang terkait dengan birokrasi, disebutnya juga masih belum bisa dibilang baik. “Masih terpola dalam pengurusan izin, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kualitas pelayanan publik pemerintah kalah dibanding swasta. Contohnya, keramahan pelayanan kalah dengan bank. Sedangkan dari segi waktu, kalah dengan maskapai Garuda Indonesia,” tambah dia.

Padahal, PNS yang berhadapan langsung dengan masyarakat (front line) mencitrakan pemerintahan. “Misalnya melayani orang dengan muka kusut, masyarakat bisa langsung menganggap citra pemerintah sampai kepala daerahnya jelek. Itu ‘kan sangat disayangkan,” jelasnya lagi.

Sadu juga menyinggung soal banyaknya sumber pendapatan pejabat. Di antaranya dari proyek dan perjalanan dinas. “Fenomena yang terjadi, jika mendapat fee dari proyek dan perjalanan dinas yang jumlahnya lebih besar dari gaji, pekerjaan rutin malah terabaikan karena cuma mengejar proyek saja. Makanya, sedang digodok pendapatan PNS hanya dari satu sumber saja. Di Pekanbaru dan Jawa Barat sudah diterapkan satu sumber penghasilan itu,” terangnya.

Untuk perjalanan dinas, Sadu mencontohkan perjalanan salahsatu DPRD. “Tidak perlu saya sebut dari mana, tapi kasus 30 anggota DPRD pergi ke Batam. Laporannya lengkap, ada tiket, boarding pass, dan bukti hadir. Tapi ketika diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red), ternyata hanya 10 anggota saja yang berangkat, dan ketika dicek ternyata benar,” kata dia.

Namun begitu, Sadu mengatakan, belum ada penelitian ilmiah baik soal pemborosan maupun tambahan penghasilan pejabat. “Untuk analisa seperti itu, harus diambil lembaga nasional yang mengeveluasi kinerja pegawai. Bagaimanapun, yang saya sampaikan itu fenomena yang benar-benar terjadi,” tambahnya.

Menanggapi itu, Wali Kota Balikpapan Imdaad Hamid mengatakan, selama ini sudah menjalankan kebijakan-kebijakan. “Sekarang kami terus berusaha memperbaiki pelayanan publik. Seperti Kelurahan Gunung Bahagia yang mendapat penghargaan Citra Pelayanan Prima,” katanya.

Sementara soal pejabat yang disebut mencari proyek dan meninggalkan tugas rutin, Imdaad mengatakan, di Balikpapan sudah tidak lagi seperti itu. “Kalau dulu, kondisinya memang begitu. Tapi sekarang, sudah tidak lagi. Apalagi sekarang sudah ada Keppres 80/2003,” terangnya.(fel/kaltimpost.co.id/18/03/2010)