TANJUNG REDEB-Sebanyak lima instansi dan badan mendapatkan penghargaan dari Pemkab Berau. Masing-masing Sekretariat Kabupaten, Inspektorat Berau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Petambangan dan Energi, serta Dinas Sosial.

Penghargaan tersebut diserahkan Bupati Berau Makmur HAPK, bersamaan dengan upacara peringatan HUT Satpol PP di halaman kantor Bupati Berau, (17/3) kemarin. Penghargaan itu merupakan bentuk komitmen Pemkab untuk menilai kinerja aparatur pemerintah daerah dalam mendukung pemerintahan. Salah satunya lewat kemamampuan menyelesikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2009.

Makmur menyampaikan terimakasihnya kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah menyampaikan LAKIP kepada Pemkab, terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan sekaligus bahan evaluasi.

Hal ini, katanya, adalah juga upaya mencapai standar pelayanan minimal atau SOP (Standar Operating Procedure). Oleh sebab itu, penghargaan yang diterima lima SKPD terbaik ini harus dipertahankan dan diupayakan lebih baik lagi, tepat waktu dalam melaksanakan program kerja.

Pemkab Berau telah melaksanakan program pembangunan dengan menggunakan berbagai sasaran strategis dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dengan anggaran APBD setiap tahunnya yang mengacu pada RPJM tahun 2006-2011. “Program penghargaan ini akan diberikan setiap tahun sebagai upaya untuk mendorong pelayanan yang lebih baik kepada masyarat,” ujar Bupati.

Bupati juga berharap satuan SKPD atau satuan unit kerja yang belum mendapatkan penghargaan ini lebih dipacu dalam kinerja dan pencapaian hasil. “Yang belum baik, harus berusaha menjadi lebih baik dengan belajar. Tetapi jangan hanya mengejar penghargaan, lalu mengabaikan prosedur,” ungkapnya.

Makmur juga menyampaikan selamat kepada satpol PP yang merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Makmur menyebut Satpol PP berperan penting dan strategis, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun di tingkat nasional. Termasuk di dalam mensukseskan otonomi daerah.

Salah satu barometer suksesnya otonomi daerah, lanjutnya, adalah penegakan dan pelaksanaan regulasi pemerintah daerah dan terwujudnya kondisi yang tentram dan tertib. Hal ini sangat diperlukan karena dapat memantapkan posisinya sebagai salah satu unit kerja yang mendukung suksesnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menghadapi permasalahan dan tantangan klasik yaitu opini masyarakat yang negatif, SDM yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai.

“Dalam penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dalam bentuk operasi lapangan anggota Satpol PP hendaknya bersikap profesional. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat meningkatkan citra kewibawaan dan kinerja Satpol PP di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” jelas Makmur. (bm3/kaltimpsot.co.id/18/03/2010)