Kontrol Masyarakat Jadi Pemicu Perbaikan Aparatur

BALIKPAPAN- Dalam sebuah kebijakan terkadang kerap menjadi pro dan kontra di masyarakat, terutama kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Aksi protes dalam berbagai biasanya terjadi. Namun hal tersebut bukan berarti pejabat pemangku kebijakan harus khawatir apalagi takut. “Tidak ada masalah jika masyarakat melakukan complain atau protes.

Sebab, protes tersebut sebenarnya diperlukan untuk memaksimalkan tata kelola pemerintahan yang baik tas kebijakan tersebut,” ujar pakar otonomi daerah dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sadu Wasistiyono. Dalam kegiatan sosialisasi optiomalisasi peran pelayanan kecamatan dan kelurahan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, beberapa waktu lalu.

Sadu-akrabnya disapa mengatakan bahwa hal utama yang mesti dibenahi adalah budaya melayani masyarakat. Dimana, setiap pejabat terkadang lebih cenderung memperaktekan budaya kekuasaan sehingga terkadang mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan masyarakat.

“Ada beberapa hal yang harus diperbaiki saat ini, salah satunya adalah budaya melayani dari pegawai, budaya dulu karena budaya kekuasaan masih ada diantara pejabat,” kata Sidu yang juga menjabat Pembantu Rektor (Purek) I IPDN. Selain itu, lanjut Sidu adalah aspek masyarakat, dimana kesadaran masyarakat menuntut hak yang minimal masih kurang terlihat.

Terkadang, meskipun tidak mendapatkan pelayanan yang cukup dari pemerintahan baik itu [ejabat legislatif maupun eksekutif, jarang melakukan protes atas minimnya pelayanan. Akhirnya terkesana membenarkan sikap pejabat itu sendiri. “Masyarakat juga perlu memahami, kalau tidak menerima hak pelayanan dengan baik jangan complain belakangan.

Karena protes itu umpan balik untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat itu sendiri,” terangnya. Setelah budaya melayani oleh pejabat maupun staf pegawai pemerintahan berjalan dengan baik. Barulah perbaikan mengarah pada fasilitas pendukung, semisal gedung adiministrasi pelayanan yang memadai, sisitem pelayanan yang mengacu pada teknologi dan lainnya.

Apabila semuanya terpenuhi dengan baik, maka sedikitbanyaknya akan mempengaruhi tata kelola pemerintahan, baik di daerah maupun tingkat pusat. “Kita harus memicu aparatur pemerintah lebih baik, kalau itu sudah baru lain-lain. Seperti pelatihan terhadap pelaksana, melengkapai fasilitas dan pendukung lainnya. Yang penting budaya perubahan dulu yang mesti diutamakan,” pungkas Sidu Wasitiyono.(die/metrobalikpapan.co.id/22/03/2010)