Mutasi Banyak Menuai Protes dan Masih Ada Posisi Lowong

BALIKPAPAN- Pergerakan gerobong mutasi pejabat lingkungan Pemkot Balikpapan untuk eselon III dan IV, masih meninggalkan persolan. Beberaa pejabat maupun staf yang terkena mutasi, ternyata banyak memberikan protes atas kebijakan mutasi tersebut.

Kondisi ini, diakui Wakil Wali Kota (Wawali) HM Rizal Effendi SE. Menurutnya, ada beberapa pejabat maupun staf yang mengeluhkan masalah mutasi itu secara lansung kepada dirinya. Baik itu datang langsung, menghubungi dan mengirimkan pesan singkat atau short message service (sms).

“Memang ada yang protes, ada ukuran-ukuran tertentu yang membuat mereka protes. Ini wajar, karena yang dimutasi juga banyak sekali. Lagipula ini sudah melalu proses penggodokan oleh Baperjakat,” ujar Wawali menjawab Metro di balaikota, Senin (29/3) kemarin.

Menurut wawali, protes ini, karena masalah ketidakpuasan atas penempatan yang baru, karena dilinilai tidak sesuai dengan keahlian atau disiplin ilmu. Adapula yang menggangp lebih senior, namun pada prosesnya ada juniornya yang mendapat jatah promosi dalam mutasi kali ini.

Termasuk juga staf yang merasa dimutasi, tapi belum berkonsultasi dengan atasannya sebagai pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). “Wajar saja, ada beberapa yang protes diantara ratusan yang yang dilantik. Tapi kita tidak membiarkan saja, akan kita perhatikan semua keluhan itu,” terang Rizal.

Untuk itu, pihaknya juga meminta langsung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Balikpapan untuk melakukan eveluasi kembali. Mencari pejabat dan posisi yang dinilai belum sesuai, mengisi kekosongan jabatan yang terlewatkan pada saat mutasi beberapawa waktu lalu.

Sehingga pemerintahan yang ada berjalan maksimal, terutama di bidang pelayanan publik. “ Makanya akan kita evaluasi, ini sekarang sedang dievaluasi BKD mana saja yang kurang pas. Nanti kita lihat apakah yang dievaluasi ini sangat mendesak atau tidak, kalau ada yang kosong langsung diisi,” ungkapnya.

Ditanya apakah dalam proses mutasi masih menggunakan pola senioritas, Rizal mengaku sedikit banyaknya juga mempengaruhi. Sebab, dalam tata pemerintah golongan juga sangat menetukan.

Senior dan jurnior juga menjadi pertimbangan, sebab disitu juga terlihat mana saja pejabat yang sudah punya pengalaman dan mapan dalam mengemban tugas. “Karena golongan cukup terkadang juga harus ada jabatan, pertimbangan senior dan junior terkadang bisa dipakai atau tidak tergantung kapasitas dan kemampuannya.

Kalau junior kemampuannya cukup dan golongan cukup, sehingga sering senior terlampaui,” terang Rizal. Bahkan, lanjutnya, ada pegawai yang merasa pantas menjabat, tetapi beberapa SKPD menolak ditawari untuk ditempatkan.

Alasannya, disiplin cukup tetapi ternyata kesehariannya tidak memiliki disiplin yang baik, loyalitasnya kurang serta kurang baik etikanya. “Ada juga yang merasa laik dapat jabatan, tapi SKPD ditawari menolak.

Mereka meggap dirinya punya kempauan, punya sertifikasi, punya kehalian tapi tidak punya disiplin atau loyalitas, ini yang harus disadari dan dibenahi,” papar Rizal sembari menuturkan bahwa pihaknya juga meminta BKD segera melakukan inventarisasi terhadap PNS yang tidak punya diliplin, loyaliotas dan etika bekerja dengan baik.

Sehingga bisa diberikan arahan khusus agar mereka bisa kembali berprestasi dalam melayani masyarakat. Seperti diketahui, salah soearang camat di Balikpapan yang enggan disebutkan namanya, menyoal kebijakan mutasi.

Menurut camat tadi, proses mutasi terutama mutasi lurah, belum memenuhi mekanisme yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2007, tentang penempatan dan pengusulan lurah, yang harus didasari dari informasi dan usulan dari camat.

Pada mutasi kali ini pihaknya tidak dilibatkan dalam penentuan penampatan lurah, yang akan bekerja sama dengan dirinya dalam menjalankan pemerintahan di wilayah yang dia pimpin. “Harusnya proses mutasi lurah melibatkan camat, dalam mengusulkan nama-nama calon lurah di wilayahnya.

Itu diatur pada PP 19 tahun 2007. Tapi sekalipun kita tidak dilibatkan, untuk berembuk mengusulkan nama-nama calon lurah,” terang camat tersebut, Bahkan ada jabatan yang ternyata masih kosong, ada sekretaris lurah (seklur) yang diangkat jadi lurah namun posisi seklur belum tergantikan. Sehingga membuat lurah harus bekerja ekstra mengerjakan tugas bersama kasi-kasi yang ada.(die/metrobalikpapan.co.id/30/03/2010)