BANDARLAMPUNG--MI: Ribuan guru honor yang tergabung dalam Forum Tenaga Honor Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Lampung meminta pemerintah mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Para guru honor itu dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lampung, di Bandarlampung, Selasa (30/3) mendesak pemerintah daerah setempat untuk mengangkat mereka menjadi PNS mengingat masa kerja sebagai tenaga pengajar telah mencapai belasan bahkan puluhan tahun. Aksi unjukrasa para guru honorer dari berbagai sekolah di Lampung itu berlangsung tertib dan lancar.

Koordinator pengunjukrasa Syamsul mengatakan, guru honor negeri di Bandarlampung saja mencapai 6.000 orang. Menurut dia, gejolak mulai muncul saat penerimaan CPNS di lingkungan dinas pendidikan dari tenaga honorer yang dibiayai APBD/APBN tahun 2005/2006 dan pengangkatan guru kontrak 2004/2005 yang tidak mengakomodir guru honor yang telah mengabdi puluhan tahun.

Namun, kata dia, adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dibiayai oleh APBN dan APBD, guru honor telah menyiapkan segala sesuatunya untuk masuk basis data pemerintah daerah pada 2005/2006. Setelah menunggu hingga 2007/2008, katanya, tidak ada tindakan pemerintah yang mengakomodasi aspirasi guru-guru yang berada di sekolah negeri.

Menurut dia, kendala untuk diangkat menjadi PNS lainnya muncul setelah keluarnya PP No 43 tahun 2007 yang merevisi PP No 48 tahun 2005 yang tidak bisa mengakomodasi semua aspirasi guru yang berada di sekolah negeri. "Berbagai upaya telah ditempuh agar guru honorer dapat diangkat menjadi PNS," kata dia.

Upaya yang telah dilakukan forum guru itu agar dapat diangkat menjadi PNS, kata dia, dengan  bertemu dengan Komisi II, VIII, dan XI DPR RI dengan dilanjutkan  audensi dengan Komisi X serta pihak terkait lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Jhonson Napitupulu, dihadapan para utusan pengunjuk rasa mengatakan, guru honor negeri maupun swasta di Lampung sebanyak 62.000 orang. "Bukan hanya honor guru negeri saja yang perlu diakomodasi untuk jadi PNS tetapi juga swasta," jelasnya.

Namun demikian, kata dia, pihaknya mendukung semua guru honor diangkat menjadi PNS asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jhonson dalam kesempatan itu mengatakan, tiga masalah yang dihadapi dinas pendidikan terkait guru yakni mengenai kualitas guru, penyebaraan guru di seluruh sekolah dan meningkatkan kesejahteraan guru. Untuk meningkatkan kualitas guru katanya, pemerintah pusat telah menganggarkan Rp46,4 miliar melalui dana APBN dan APBD sebanyak Rp18 miliar. (Ant/OL-06/mediaindonesia.com/31/03/2010)