Wabup Mempertanyakan, Tidak Jelas Alasannya

MALINAU - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malinau sudah berakhir dan ditutup Wakil Bupati (Wabup) H Datuk Mohammad Nasir SH MAP.

Namun sebelum penutupan berlangsung, masing-masing kelompok kerja yang memimpin diskusi dan penjaringan menyampaikan hasil usulan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  dan camat yang terkafer. Saat penyampaian masing-masing kelompok inilah diketahui ada 7 SKPD yang tidak ikut Musrenbang. Alasannya juga tidak jelas.

Wabup saat itu  langsung geram karena para SKPD itu dinilai mengabaikan kegiatan ini. Padahal, Musrenbang ini adalah langkah awal menentukan kegiatan pembangunan ke depan. “Tujuh SKPD kemana dan dinas apa saja? Dinas luar?” kata Wabup saat sebelum menutup acara dan sebelum membacakan sambutan Bupati  Rabu (31/3) sore  kemarin.

Wabup lebih tergelitik lagi mana kala mendengar laporan dari ketua kelompok kerja bidang masalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang disampaikan Padan Ifung.

Dalam usulan yang terkafer dan terekap tidak tertuang atau terkuak usulan peningkatan mutu pendidikan. Padahal, kata Wabup, masih banyak hal-hal dalam dunia pendidikan yang perlu ditingkatkan mutunya. Mulai dari guru, pengawasan dan evaluasi kinerja guru, fasilitas sekolah termasuk pekerjaan lainnya.”Peningkatan mutu SDM tidak dibahas, bagaimana bisa maju. Padahal mutu itu sangat penting,” ujar Wabup spontan.

Sekadar informasi,  untuk kelompok kerja bidang infrastruktur, hasil akhir rekapitulasi usulan disampaikan oleh Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Malinau Cito Wijaya SE.

Hasilnya, ada sejumlah usulan kegiatan yang diterima, ditolak dan ada pula ditampung karena tidak tidak bisa memberikan alasan dan penjelasan secara konkrit. Pada kelompok kerja bidang Pertanian arti luas termasuk ekonomi, perindagkop, perkebunan, pariwisata dan Bapedalda yang disampaikan H Yusransyah DJ SE MAP juga banyak usulan.

Mulai pemetaan lahan tidur, rekrutmen PPL, percetakan sawah dan lainnya. Sedangkan pada kelompok bidang SDM yang disampaikan Padan Ifung menyangkut kesehatan, pendidikan. Masalah yang tekafer antara lain, tidak tersalurkannya obat itu karena faktor transportasi yang angat  terbatas dan yang lainnya.

Sementara itu, pada kelompok kerja bidang perbatasan yang tergolong sebagai SKPD yang baru berdiri yang disampaikan Kabag Perbatasan dan Kerjasama Setkab Malinau merangkum 40 usulan. Di antaranya pembangunan pos perbatasan, perlu ada security khusus perbatasan dan perlu ada petugas lintas batas antar negara. (ida/kaltimpost.co.id/01/04/2010)