PINJAMAN Rp 2,5 miliar yang disebut bermasalah itu adalah kebijakan Wali Kota Balikpapan H Imdaad Hamid tahun 2005 silam. Namun pengucuran uang itu bukan diberi begitu saja. Keputusan berkekuatan hukum tetap kepemilikan lahan Somber, 2005 lalu, menjadi titik awal rentetan kejadian sampai akhirnya dana dicairkan.

Sayang, Imdaad belum bisa memberikan penjelasan saat dikonfirmasi sore kemarin melalui ponselnya, termasuk lewat pesan singkat. Namun belum lama ini, Imdaad menjelaskan kronologi peminjaman dana tersebut. Disebutkannya, seiring putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Sumaria sebagai pemilik lahan Somber, situasi kota saat itu mulai tak kondusif.

Pasalnya, Somber yang masih beroperasi sebagai Pelabuhan Penyeberangan Ferry Balikpapan-Penajam segera dieksekusi, mengikuti perintah putusan MA. Demonstrasi sudah belangsung tiga hari. Gubernur Kaltim (pada 2005 dijabat Suwarna AF) di depan rapat muspida di kantor Gubernur memerintahkan Wali Kota Balikpapan mengambil langkah. “Gubernur bilang, jangan sampai Somber ditutup semenit pun.

Dibeli saja (Somber), berapa pengajuannya?” kata Imdaad, menirukan perintah Gubernur saat itu. Lalu, dikucurkan Rp 2,5 miliar sebagai uang muka pembebasan lahan dan meminta jaminan agar pelabuhan tidak ditutup. Dana tersebut ditalangi APBD 2005 Balikpapan dan telah disetujui DPRD Balikpapan.

Namun Pemprov Kaltim telah menutupi Rp 2 miliar dari Rp 2,5 miliar tersebut ke kas APBD Balikpapan. Belakangan, lahan Somber tidak jadi dibebaskan, pelabuhan penyeberangan dipindahkan ke Kariangau, Balikpapan Barat. Imdaad menjelaskan, sesuai perjanjian, dana panjar itu berbentuk pinjaman.

Cara pengembaliannya dengan memotong Rp 2,5 miliar dari harga tanah seluas 2,3 hektare jika dibebaskan. “Pemberian jaminan itu ada perjanjiannya di Bagian Keuangan. Untuk diketahui, perjanjian itu dokumen negara sehingga tidak semua bisa melihatnya,” jelas Imdaad.

Bagaimana jika ternyata tanah tidak kunjung dibebaskan, apa pemkot akan menagih? Dikatakan, pemkot sudah berusaha mencari solusi. Misalnya mengajak pemilik lahan kerja sama saat pelabuhan (Balikpapan-Minahasa, Red) dioperasikan.

Sementara Sumaria Daeng Toba mengatakan, keberatan jika dia diminta mengembalikan dana itu. Pasalnya, dari Rp 2,5 miliar yang dicairkan dua tahap, Rp 1,3 miliar di antaranya disebut Sumaria dibagi-bagikan ke sekitar 20 oknum pejabat. “Itu berdasar permintaan seorang pejabat, makanya saya bagikan,” katanya.(fel/kaltimpost.co.id/05/04/2010)