Terkesan Membiarkan Pelanggaran Perda

SAMARINDA. Kinerja aparat Satpol PP Kota Samarinda mendapat sorotan tajam. Alasannya, sampai sekarang banyak tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparat penegak perda tersebut yang belum dilaksanakan. Bahkan, beberapa bulan terakhir Satpol PP justru vakum dari segala bentuk kegiatan operasional di lapangan.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Suyadi meminta kepada Walikota Samarinda Drs H Achmad Amins MM untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Satpol PP yang saat ini dipegang oleh H Ahmad Rijani SH Msi.

"Kalau begini terus-terusan, sebaiknya ganti saja Rijani. Karena terlalu banyak pelanggaran perda di lapangan yang dibiarkan begitu saja. Akibatnya, lambat laun akan sulit diselesaikan," tandas Suyadi kepada Sapos kemarin siang.

Sejumlah persoalan yang belum tuntas diselesaikan diantaranyan, masalah sterilisasi Tepian Mahakam dari keberadaan PKL, maraknya pemasangan reklame ilegal, pengamanan pengemis beserta koordinatornya, dan yang terakhir masalah pekerja seks komersial (PSK).

Menurutnya, semua persoalan itu hingga kini masih sangat mengecewakan hasilnya, terlebih lagi pelanggaran terakhir keberadaan PSK dan waria di kawasan Citra Niaga dan Pasar Pagi. Ironisnya, di kedua kawasan ini malah berubah fungsi dan justru dijadikan transaksi hingga kegiatan prostitusi.

"Ini sangat mengecewakan sekali, padahal dulunya kedua kawasan ini merupakan kebanggan masyarakat Samarinda. Tapi mengapa justru tidak diawasi dengan baik oleh Satpol PP," ungkapnya.

Suyadi menambahkan, ada pun alasan Satpol PP Kota Samarinda untuk tidak menggelar operasi atau penegakkan perda saat ini lantaran tengah membenahi personel di internal. Hal itu diungkapkan dalam hearing belum lama ini di Kantor DPRD Kota Samarinda.

Namun ia menilai, meski dalam pembenahan personel yang ke depannya bersih, Rijani semestinya tidak diam jika terjadi pelanggaran di lapangan. Karena ini sudah menjadi tupoksi Satpol PP Kota Samarinda. Sehingga operasi pun tetap harus dilaksanakan.

"Tidak ada alasan apapun Satpol PP membiarkan adanya pelanggaran di lapangan. Semuanya kan sudah diatur dalam perda, jadi Satpol PP semestinya lebih aktif mengawasi semua pelanggaran perda di lapangan. Tidak perlu lagi harus diminta untuk turun," pungkasnya.

Sementara itu, saat ingin dikonfirmasi, Rijani sedang tidak berada di kantornya. Sedangkan ponselnya yang dihubungi juga tidak ada jawaban. (air/sapos.co.id/09/04/2010)