SAMARINDA. Keseriusan pemerintah dalam mengangani kasus korupsi yang kian parah di negeri ini tampaknya terus ditunjukkan. Tidak hanya membongkar berbagai kasus korupsi yang terjadi, tetapi juga mempersiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya korupsi. Salah satunya dengan mengusulkan untuk dibuat kawasan bebas korupsi. Kaltim pun patut berbangga, karena menjadi salah satu daerah yang dipilih.

Ini menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto bukan tanpa alasan, harus ada satu daerah yang menjadi percontohan, sehingga penanggulangan korupsi tidak hanya pada sisi pemberantasan yang terjadi saat ini, tetapi juga dalam upaya penanggulangan secara dini.

Soal daerah mana yang akan dipilih untuk menjadi Zona Anti Korupsi itu, ia mengaku masih ada penilaian lebih lanjut. Pasalnya, ada beberapa kriteria yang akan diajukan, sehingga daerah itu layak menjadi Zona Anti Korupsi. Kriteria itu misalnya terkait sistem pelayanan publiknya, hingga persoalan apakah ada pendidikan anti korupsi di sekolah, karena ada rencana masalah korupsi dan pencegahannya ini masuk pada kurikulum SMA.

Sementara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang dikonfirmasi Sapos kemarin menyambut baik rencana akan dijadikannya salah satu kawasan di Kaltim sebagai Zona Anti Korupsi. Pihaknya akan sangat membantu, sementara soal daerah mana yang akan dijadikan Zona Anti Korupsi itu ia mengaku masih akan dikaji lebih jauh.

"Kan banyak sebenarnya daerah di Kaltim yang pelayanan publiknya bagus, tinggal memetakannya saja. Tetapi tak mungkin saya katakan sekarang, karena masih harus dikaji lebih jauh lagi," ujar Awang Faroek, kemarin. Disinggung kapan Zona Anti Korupsi bisa diketahui, menurutnya dalam waktu dekat pasti diumumkan, setelah semuanya dianggap lengkap. Itu tentu saja termasuk perangkat yang diperlukan untuk menjadi Zona Anti Korupsi.

"Tentu saja saya masih harus berkoordinasi dengan walikota atau bupati yang bersangkutan, atau mempersiapkan perangkat yang diperlukan. Misalnya soal sekolah itu tadi, kan tidak bisa langsung saja memasukkan di dalam kurikulum sekolah, harus ada pembicaraan lebih lanjut," tandasnya serius. (ias/sapos.co.id/13/04/2010)