Diklat Pilih Kasih
Rabu, 14 April 2010 08:54 | 
Ditulis oleh Administrator | 
Berangkat ke Malang, PNS Guru Protes
BALIKPAPAN- Pelaksanaan pendidikan dan latihan (Diklat) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bakal memasuki masa purna tugas ternyata menyisakan persoalan. Kalangan PNS lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Balikpapan yang juga segera pensiun, memprotes Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Balikpapan yang dinilai pilih kasih.
“Kita ini juga PNS sebentar lagi sama-sama pensiun, tetapi kenapa cuma PNS yang kerja di pemkot saja yang mendapat kesempatan Diklat. Sementara kita tidak ada,” protes salah seorang guru kepada Post Metro, kemarin. Seperti diketahui, BKD Balikpapan mengadakan Diklat Purna Tugas kepada 60 PNS di jajaran Pemkot Balipapan.
Kegiatan tersebut dilangsungkan dua tahap. Untuk tahap pertama mereka mendapat diklat di Hotel SMKN 4 Balikpapan selama tiga hari sejak 8 April lalu. Kemudian, tahap kedua yang berlangsung pada 12-14 April ini, dilanjutkan orientasi lapangan dengan mengunjungi Kota Malang, Jawa Timur guna belajar UMKM.
Keberangakatan inilah yang menjadi persoalan, sebab para PNS lingkungan pendidikan merasa tidak dihargai. Padahal mereka juga pegawai fungsional yang punya beban pekerjaan tak jauh lebih berat.
Mengapa tidak, dalam keberangkatan tersebut setiap peserta selain mendapat pemahaman bewirausaha pasca pensiun juga diberi kesempatan liburan ke luar kota. Kegiatan ini sedikitnya membutuhkan dana hingga Rp 500 juta lebih. “Kalau begini caranya, kasihan kita kan. Sama saja pilih kasih namanya,” gerutunya.
BANTAH PILIH KASIH
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKD Balikpapan Drs Muhammap Noor mengaku jika pihaknya telah memberikan diklat kepada 60 PNS lingkungan Pemkot Balikpapan yang akan segera pensiun. Sementara PNS yang berasal dari lingkungan pendidikan, tidak dilibatkan. Noor beranggapan, tidak dilaksanakannya Dilat Purna Tugas di lingkungan pendidikan bukanlah kesalahan BKD.
Sebab, Disdik sebelumnya juga punya program yang sama. “Diklat yang diksanakan BKD memang tidak melibatkan PNS pendidikan. Seharusnya, Disdik membuat program yang sama seperti BKD. Sebab tahun 2009 lalu, Disdik menyelenggarakan sendiri dan tahun ini ternyata tidak dilaksanakan,” terang Noor di ruang kerjanya, kemarin.
Dijelaskannya, pelaksanaan Diklat Purna Tugas tersebut sudah menjadi agenda rutin sejak tahun 2007 lalu. Selama dua tahun, sejak tahun 2007 dan 2008 PNS lingkungan pendidikan beragabung dengan Diklat gelaran BKD. Belakangan, karena anggaran kegiatan tersebut cukup membebankan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) BKD.
Maka, sejak tahun 2009 lalu Disdik menggelar sendiri kegiatan tersebut untuk lingkungannya sendiri dan memasukkan beban anggaran dalam RKA Disdik. “Jumlah pegawai yang pensiun di lingkungan pemkot cukup banyak, supaya tidak menjadi beban yang terlalu berat maka Disdik membuat RKA sendiri,” papar dia. “Ternyata tahun 2010 ini Disdik tidak melanjutkan, ini yang membuat kecemburaan PNS pendidikan lainnya,” sambung M Noor.
Dia juga mengaku sudah mengetahui protes tersebut, bahkan ia juga sempat menghubungi Sekretaris Disdik Sri Wahyuni, menanyakan kenapa Disdik tidak menyelenggarakan program Diklat Purna Tugas tersebut. “Saya sudah tanyakan langsung, memang alasannya anggaran tahun ini dipangkas.
Tapi agar tidak jadi kecemburuan, kita arahkan agar dimasukan kembali dalam ABPD Perubahan mendatang. Ini termasuk hak mereka,” tandas Noor. Lanjut ia, kegiatan diklat ditujukan untuk memberikan bekal kepada para peserta yang akan memasuki masa pensiun.
Bekal yang diberikan agar mereka yang tidak lagi disibukkan dengan kegiatan-kegiatan saat mereka masih menjadi PNS aktif bisa beradaptasi kembali dan menikmati hidup di lingkungan masyarakat .
Bermacam materi, seperti menyikapi perubahan hidup, kewirausahaan, psycological matters, psycal health matters, ekonomical matters, choosing bussiness alternatives dan field trip. “Tujuannya, hanya untuk membekali mereka yang akan pensiun, bisa kembali ke masyarakat. dari segi psikologi, kesehatan maupun dari segi ekonomi mereka mampu mengatasinya,” jelas Muhammad Noor.(die/metrobalikpapan.co.id/14/04/2010)
BALIKPAPAN- Pelaksanaan pendidikan dan latihan (Diklat) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bakal memasuki masa purna tugas ternyata menyisakan persoalan. Kalangan PNS lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Balikpapan yang juga segera pensiun, memprotes Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Balikpapan yang dinilai pilih kasih.
“Kita ini juga PNS sebentar lagi sama-sama pensiun, tetapi kenapa cuma PNS yang kerja di pemkot saja yang mendapat kesempatan Diklat. Sementara kita tidak ada,” protes salah seorang guru kepada Post Metro, kemarin. Seperti diketahui, BKD Balikpapan mengadakan Diklat Purna Tugas kepada 60 PNS di jajaran Pemkot Balipapan.
Kegiatan tersebut dilangsungkan dua tahap. Untuk tahap pertama mereka mendapat diklat di Hotel SMKN 4 Balikpapan selama tiga hari sejak 8 April lalu. Kemudian, tahap kedua yang berlangsung pada 12-14 April ini, dilanjutkan orientasi lapangan dengan mengunjungi Kota Malang, Jawa Timur guna belajar UMKM.
Keberangakatan inilah yang menjadi persoalan, sebab para PNS lingkungan pendidikan merasa tidak dihargai. Padahal mereka juga pegawai fungsional yang punya beban pekerjaan tak jauh lebih berat.
Mengapa tidak, dalam keberangkatan tersebut setiap peserta selain mendapat pemahaman bewirausaha pasca pensiun juga diberi kesempatan liburan ke luar kota. Kegiatan ini sedikitnya membutuhkan dana hingga Rp 500 juta lebih. “Kalau begini caranya, kasihan kita kan. Sama saja pilih kasih namanya,” gerutunya.
BANTAH PILIH KASIH
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKD Balikpapan Drs Muhammap Noor mengaku jika pihaknya telah memberikan diklat kepada 60 PNS lingkungan Pemkot Balikpapan yang akan segera pensiun. Sementara PNS yang berasal dari lingkungan pendidikan, tidak dilibatkan. Noor beranggapan, tidak dilaksanakannya Dilat Purna Tugas di lingkungan pendidikan bukanlah kesalahan BKD.
Sebab, Disdik sebelumnya juga punya program yang sama. “Diklat yang diksanakan BKD memang tidak melibatkan PNS pendidikan. Seharusnya, Disdik membuat program yang sama seperti BKD. Sebab tahun 2009 lalu, Disdik menyelenggarakan sendiri dan tahun ini ternyata tidak dilaksanakan,” terang Noor di ruang kerjanya, kemarin.
Dijelaskannya, pelaksanaan Diklat Purna Tugas tersebut sudah menjadi agenda rutin sejak tahun 2007 lalu. Selama dua tahun, sejak tahun 2007 dan 2008 PNS lingkungan pendidikan beragabung dengan Diklat gelaran BKD. Belakangan, karena anggaran kegiatan tersebut cukup membebankan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) BKD.
Maka, sejak tahun 2009 lalu Disdik menggelar sendiri kegiatan tersebut untuk lingkungannya sendiri dan memasukkan beban anggaran dalam RKA Disdik. “Jumlah pegawai yang pensiun di lingkungan pemkot cukup banyak, supaya tidak menjadi beban yang terlalu berat maka Disdik membuat RKA sendiri,” papar dia. “Ternyata tahun 2010 ini Disdik tidak melanjutkan, ini yang membuat kecemburaan PNS pendidikan lainnya,” sambung M Noor.
Dia juga mengaku sudah mengetahui protes tersebut, bahkan ia juga sempat menghubungi Sekretaris Disdik Sri Wahyuni, menanyakan kenapa Disdik tidak menyelenggarakan program Diklat Purna Tugas tersebut. “Saya sudah tanyakan langsung, memang alasannya anggaran tahun ini dipangkas.
Tapi agar tidak jadi kecemburuan, kita arahkan agar dimasukan kembali dalam ABPD Perubahan mendatang. Ini termasuk hak mereka,” tandas Noor. Lanjut ia, kegiatan diklat ditujukan untuk memberikan bekal kepada para peserta yang akan memasuki masa pensiun.
Bekal yang diberikan agar mereka yang tidak lagi disibukkan dengan kegiatan-kegiatan saat mereka masih menjadi PNS aktif bisa beradaptasi kembali dan menikmati hidup di lingkungan masyarakat .
Bermacam materi, seperti menyikapi perubahan hidup, kewirausahaan, psycological matters, psycal health matters, ekonomical matters, choosing bussiness alternatives dan field trip. “Tujuannya, hanya untuk membekali mereka yang akan pensiun, bisa kembali ke masyarakat. dari segi psikologi, kesehatan maupun dari segi ekonomi mereka mampu mengatasinya,” jelas Muhammad Noor.(die/metrobalikpapan.co.id/14/04/2010)
