TARAKAN-Pernyataan beberapa anggota DPRD Tarakan terkait penundaan remunerasi atau TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan), mendapat kecaman keras dari pegawai negeri sipil (PNS) dan guru di Tarakan.

Salahsatunya adalah pernyataan yang dilontarakan anggota DPRD, Yancong yang menyebutkan “PNS masih tetap bisa makan” meski TPP tidak direalisasikan. “Pernyataan seperti itu sama saja merendahkan derajat kami sebagai guru, padahal mereka itu adalah wakil-wakil rakyat yang sangat terhormat,” kata Bobby Den Marten ST MPd SI, ketua Klub Guru Indonesia (KGI) cabang Tarakan.

Apalagi, kata Bobby, jika dewan beralasan bahwa TPP tersebut tidak masuk dalam anggaran 2010 merupakan suatu alasan yang tidak logis. Pasalnya, dari sumber yang mereka percaya, untuk remunerasi atau TPP tersebut sudah dianggarkan dalam APBD 2010. ”DPRD sebagai wakil rakyat kok tidak tahu itu,” ketusnya.

Menurutnya wajar saja jika saat ini DPRD masih mempertimbangkan peningkatakan kesejahteraan pegawai melalui TPP ini. Pasalnya anggota DPRD tidak berada dalam posisi seperti mereka sebagai tenaga guru. “Mereka kan sudah ‘besar’ dan tidak merasakan apa yang dialami guru,” kesalnya.(kaltimpost.co.id/15/04/2010)